Bawaslu Bantul: Butuh Regulasi Khusus Mengawasi Pilkada di Tengah Pandemi

Bantul - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut dibutuhkan regulasi khusus saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar di tengah pandemi Covid-19. 

Sebab menurut pencermatan Bawaslu Bantul terdapat tiga bentuk pelanggaran yang berpotensi muncul bila Pilkada digelar saat pandemi Corona. Yaitu politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan penggunaan fasilitas negara.

"Bila pada kondisi normal ketiga bentuk pelanggaran ini terjadi, maka di masa darurat seperti ini dipastikan akan semakin meningkat," kata Ketua Bawaslu Bantul Harlina di ruang kerjanya, Selasa, 2 Juni 2020. 

Salah satunya, lanjutnya, dengan dalih memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dinilai dapat menjadi celah munculnya tindak pelanggaran.

"Ditambah bupati dan wakil bupati petahana sebagai pengendali birokrasi daerah yang menjadi peserta dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. Tanpa aturan yang lebih khusus, maka akan banyak muncul pelanggaran," tambahnya. 

Saksikan video pilihan di bawah ini: