DPR dan Pemerintah Setujui Tambahan Anggaran KPU Sebesar Rp 4,7 Triliun untuk Pilkada 2020

DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu — Ketua KPU Arief Budiman (kiri) berbincang sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Rapat tersebut membahas Pilkada Serentak 2020 hingga kasus OTT yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR RI dan pemerintah akhirnya menyetujui penambahan anggaran KPU RI untuk Pilkada 2020 sebesar Rp 4,768 triliun.

Persetujuan penambahan anggaran itu bertujuan agar Pilkada 2020 bisa berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.

"Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyetujui usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk KPU RI sebesar Rp 4.768.653.968.000," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membacakan kesimpulan rapat, Kamis 11 Juni 2020.

Kemudian, untuk Bawaslu RI sebesar Rp 478.923.004.000, dan DKPP RI sebesar Rp 39.052.469.000. Hal ini terkait penyelenggaraan tahapan lanjutan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang akan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN, dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

e-rekap sistem baru di pilkada serentak 2020

2 dari 2 halaman

Direalisasi Dalam 3 Tahap

Penambahan anggaran tersebut akan direalisasikan selama tiga tahap. Tahap pertama, anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp 1,02 triliun.

"Menteri Keuangan RI sudah berkomitmen akan merealisasikan anggaran tahap pertama sebesar Rp 1.024.645.637.000 kepada KPU RI dan Bawaslu RI pada Juni 2020," petikan kesimpulan poin kedua.

Sedangkan realisasi anggaran di tahap berikutnya akan diputuskan berdasarkan hasil rekonsiliasi kebutuhan riil anggaran antara Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, dan Gugus Tugas percepatan Penanganan COVID-19, selambat-lambatnya pada 17 Juni 2020.