Parpol Dinilai Perlu Pertimbangkan Syarat Calon Kepala Daerah Tak Pernah Terjerat Narkoba

Liputan6.com, Jakarta Pengamat politik Charta Politika Indonesia Muslimin Tandja mengingatkan partai politik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan pengguna narkoba menjadi Calon Kepala Daerah. Pilkada Serentak akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang.

Menurut Muslimin, rekam jejak dengan memiliki moral yang baik merupakan hal penting bagi seorang calon kepala daerah. Karena itu, Parpol, sebagai pengusing calon harus memperhatikan hal tersebut. 

"Partai politik harus mentaati putusan MK itu agar warga masyarakat mendapatkan pemimpin yang berintegritas dan tidak punya rekam jejak melakukan perbuatan tercela seperti penyalahgunaan narkoba," ujar Muslimin saat dihubungi, Senin (15/6/2020).

Dia mengatakan, justru parpol sebagai institusi demokrasi mesti menyadari, agar calon-calon kepala daerah yang diseleksi mengutamakan kompetensi, kapabilitas dan jejak rekam bakal calon kepala daerah yang diusung.

"Kalau ada parpol mengusung calon kepala daerah yang sebelumya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, itu kan aneh, tidak memikirkan kepentingan bangsa yang lebih besar," katanya.

Disebutkan Muslimin, putusan MK itu merupakan langkah positif dan harus didukung semua pihak. Menurutnya, Pilkada Serentak yang akan diikuti 270 daerah harus bebas dari calon kepala daerah mantan pengguna barang haram tersebut.

"Putusan MK itu langkah positif yang perlu didukung sebagai bentuk gerakan anti penyalahgunaan narkoba, dan saat bersamaan kita mesti mendorong calon-calon kepala daerah yang kapabel, berintegritas dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Karena itu, putusan MK seyogyanya menjadi pedoman bagi KPU dan penyelenggara pemilu lainnya," katanya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: