KPU Solo Khawatir Anggaran Pilkada Masih Kurang Rp 9 Miliar

Gerakan Coklit Serentak Pemilu 2019 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2019 secara serentaK. (Merdeka.com/ Iqbal S. Nugroho)

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo gamang dan khawatir soal anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 yang masih kurang hampir Rp 9 miliar.

Seperti diberitakan, KPU Solo menghitung anggaran Pilkada tahun ini butuh tambahan Rp 10,6 miliar. Anggaran tambahan itu, Rp 1,6 miliar di antaranya untuk pembuatan tempat pemungutan suara (TPS).

Sisanya senilai Rp 9 miliar untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dan sarana protokol kesehatan. KPU Solo mengajukan tambahan Rp 10,6 miliar itu ke pemerintah pusat.

Namun, dari total kebutuhan tambahan anggaran Pilkada 2020 yang diajukan KPU Solo, pemerintah pusat baru menyanggupi Rp 1,9 miliar.

"Kami ajukan semua ke APBN. Sejauh ini yang sudah cair baru Rp 1,9 miliar," ungkap Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti, Selasa (7/7/2020).

Sementara itu, KPU Solo segera mencairkan anggaran Pilkada yang bersumber dari Pemkot Solo senilai Rp8,8 miliar. Angka itu merupakan dana yang belum dicairkan dari total anggaran Pilkada dari Pemkot Solo senilai Rp15 miliar.

Sejauh ini, KPU Solo baru mencairkan anggaran dari Pemkot sekitar Rp 6,18 miliar. Nurul Sutarti mengatakan dana Rp 6,18 miliar itu dicairkan dua kali, yakni pada 2019 senilai Rp 300 juta dan 2020 Rp 5,88 miliar.

"Yang kekurangan anggaran dari APBD Solo Rp 8,8 miliar ini proses pencairan, sedang disiapkan berkas-berkasnya. Paling lambat 9 Juli 2020 pencairan. Selain dana dari APBD Solo, kami sudah cairkan anggaran dari APBN Rp 1,9 miliar," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Timika, Papua terus mendapatkan pengiriman logistik Pilkada yang dilakukan dengan menggunakan helikopter milik Polri dan TNI.

2 dari 2 halaman

Cari Cara

Nurul menjelaskan belum ada kepastian apakah pemerintah pusat akan memenuhi 100 persen tambahan anggaran Pilkada 2020 yang diajukan KPU Solo. Apalagi baru-baru ini KPU daerah diminta melakukan mitigasi seandainya pusat tak mencukupi anggaran itu.

"Dengan anggaran yang ada KPU Solo sekarang memang bisa jalan. Tapi saat rakor daring dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah beberapa waktu lalu kami diminta siap-siap mitigasi seandainya pusat tak bisa mencukupi semua anggaran," terang dia.

Nurul menjelaskan kebutuhan anggaran tambahan Rp 10,6 miliar sudah melalui proses pembahasan secara matang. Tambahan anggaran dibutuhkan lantaran pilkada di masa pandemi Covid-19 membutuhkan APD untuk penerapan protokol kesehatan.

Simak berita Solopos lainnya di sini.