KPU Solo Masih Kurang Anggaran Pilkada Rp 10 Miliar?

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Solo - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo khawatir soal anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang masih kurang hampir Rp 9 miliar.

Seperti diberitakan, KPU Solo tahun ini butuh tambahan anggaran Pilkada Rp 10,6 miliar. Anggaran itu Rp 1,6 miliar di antaranya untuk pembuatan tempat pemungutan suara (TPS).

Sisanya senilai Rp 9 miliar untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dan sarana protokol kesehatan.

Namun, dari total kebutuhan tambahan anggaran Pilkada 2020 yang diajukan KPU Solo, pemerintah pusat baru menyanggupi Rp 1,9 miliar.

"Kami ajukan semua ke APBN. Sejauh ini yang sudah cair baru Rp 1,9 miliar," ungkap Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti, Selasa, 7 Juli 2020.

KPU Solo rencananya akan segera mencairkan anggaran Pilkada yang bersumber dari Pemkot Solo senilai Rp 8,8 miliar. Angka itu merupakan dana yang belum dicairkan dari total anggaran Pilkada dari Pemkot Solo senilai Rp 15 miliar.

Sejauh ini, KPU Solo baru mencairkan anggaran dari Pemkot sekitar Rp 6,18 miliar. Nurul Sutarti mengatakan, dana Rp 6,18 miliar itu dicairkan dua kali, yakni pada 2019 senilai Rp 300 juta dan tahu ini sebesar Rp 5,88 miliar.

"Yang kekurangan anggaran dari APBD Solo Rp 8,8 miliar ini proses pencairan, sedang disiapkan berkas-berkasnya. Paling lambat 9 Juli 2020 pencairan. Selain dana dari APBD Solo, kami sudah cairkan anggaran dari APBN Rp 1,9 miliar," ujar Nurul.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

e-rekap sistem baru di pilkada serentak 2020

2 dari 2 halaman

Belum Ada Kepastian Anggaran Akan Ditambah

Nurul menjelaskan belum ada kepastian apakah pemerintah pusat akan memenuhi 100 persen tambahan anggaran Pilkada 2020 yang diajukan KPU Solo.

Apalagi baru-baru ini KPU daerah diminta melakukan mitigasi seandainya pusat tak mencukupi anggaran itu.

"Dengan anggaran yang ada, KPU Solo sekarang memang bisa jalan. Tapi saat rakor daring dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah beberapa waktu lalu kami diminta siap-siap mitigasi seandainya pusat tak bisa mencukupi semua anggaran,” jelasnya.

Nurul menjelaskan kebutuhan anggaran tambahan Rp 10,6 miliar sudah melalui proses pembahasan secara matang. Tambahan anggaran dibutuhkan lantaran Pilkada di masa pandemi Covid-19 membutuhkan APD untuk penerapan protokol kesehatan.

Simak berita Solopos.com lainnya di sini.