168 Aparat di Agam Sumbar Diduga Dukung Calon Perseorangan dalam Pilkada 2020

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 168 aparat yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri dan penyelenggara pemilu diduga mendukung calon perseorangan bupati dan gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Barat (Sumbar) 2020.

Ketua Bawaslu Agam Elvys di Lubukbasung mengatakan, ke-168 orang itu berasal dari ASN 69 orang, penyelenggara pemilu 94 orang, dan lima orang dari TNI/Polri.

"Ke-168 orang itu tersebar di 11 kecamatan dan ini berdasarkan verifikasi faktual yang dimulai pada 27 Juli sampai 10 Juni 2020," ungkapnya, Kamis (16/7/2020) dilansir Antara.

Dia mengemukakan untuk pasangan bupati dan wakil bupati Agam atas nama Suhatri-Muhammad Tonic ada temuan dukungan dari ASN 36 orang dan penyelenggara 33 orang.

Sementara, pasangan gubernur dan wakil gubernur Sumbar atas nama Fahrizal-Genius Umar, ada temuan dukungan dari ASN 33 orang, penyelenggara 61 orang, TNI dan Polri lima orang.

Verifikasi faktual di Agam sudah selesai dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 11 Juli 2020 dan saat ini sedang menunggu jadwal pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Bawaslu tentunya melaksanakan fungsi pengawasannya untuk memastikan proses verifikasi faktual dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku. Keterbatasan jumlah personil pengawas, tidak menjadi alasan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Agam tidak maksimal," jelas Elvys.

Bawaslu melakukan pengawasan dengan metode melekat dan audit untuk memastikan proses.

Terhadap adanya kesalahan prosedur, Bawaslu Agam dan Panwaslu Kecamatan melakukan upaya pencegahan dengan langsung menyampaikan kepada KPU Agam dan PPK kecamatan terkait agar segera dapat dilakukan perbaikan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

e-rekap sistem baru di pilkada serentak 2020

2 dari 2 halaman

Tidak Mau Tandatangan Lampiran BA.5-KWK

Sementara itu, pada akhir masa verifikasi faktual, ada lima kecamatan di Agam yang menyampaikan hasil pengawasannya kepada PPK terkait proses verifikasi faktual yang dilakukan.

"Ada masalah yang kami temukan di lapangan, bahwa terdapat pendukung yang tidak mendukung dan tidak mau menandatangani lampiran BA.5-KWK, sebagai bukti tidak mendukung," katanya.

Terhadap hal ini, sesuai dengan instruksi Bawaslu RI, ada 11 kecamatan dari 16 kecamatan di Agam yang menyampaikan saran perbaikan kepada PPK.

Ke 11 kecamatan itu yakni, Kecamatan Tanjungmutiara, Tanjungraya, Ampekkoto, Banuhampu, Sungaipua, Ampekangkek, Candung, Baso, Kamangmagek, Palembayan dan Palupuah.