Mendagri Sebut Kaltara Paling Siap Gelar Pilkada 2020

FOTO: Mendagri Imbau Petahana Tak Gunakan Dana Bansos di Pilkada 2020 — Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Jakarta, (13/7/2020). Tito meminta kepala daerah yang kembali maju pada Pilkada 2020 atau petahana tidak menggunakan dana Bansos untuk kepentingan pribadi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan wilayah yang paling siap mengelar Pilkada Serentak 2020.

"Alasan pertama, di Kaltara untuk urusan dukungan pendanaannya (utamanya dari APBD Kaltara maupun APBD Kabupaten) telah berwarna 'hijau' rata-rata. Atau telah tertransfer 100 persen, utamanya bagi penyelenggara pemilihan umum (Pemilu)," kata Tito di Tarakan, Jumat 17 Juli 2020 saat Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Kepada Gugus Tugas COVID-19 di Kalimantan Utara.

Dikutip dari Antara, Tito juga menyebutkan bahwa dia merasa gembira dalam kunjungannya ini. Semuanya dilakukan dengan standar protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, Kaltara merupakan kawasan yang rendah rawan konfliknya. "Insyaallah Kaltara amanlah sudah ada Polda, sudah ada Korem punya aparat keamanan yang besar, beda lah dengan sebelumnya," ucap Tito.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, untuk keamanan masih ada transfer dukungan pendanaan yang belum 100 persen. Termasuk dari APBD Kaltara.

"Namun, dipastikan transfer dukungan pendanaan untuk keamanan akan segera ditransfer sampai 100 persen," ujar Irianto.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mendagri Tito mengakui ada usulan dari sejumlah pihak untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

2 dari 2 halaman

Harus mereduksi potensi konflik

Pesan terpenting lainnya dari Mendagri, menurut Irianto adalah seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat Kaltara harus mampu mereduksi potensi timbulnya konflik horizontal maupun vertikal pada Pilkada 9 Desember nanti.

"Pak Tito juga menekankan agar aparat keamanan, TNI dan Polri untuk bekerja maksimal mendukung upaya meminimalisasi potensi konflik," kata Irianto.