Situs Sempat Diretas, KPU Diminta Tingkatkan Infrastruktur Keamanan Berlapis

Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Laman Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id sempat diretas. Terkait hal ini Ketua Asosiasi Advance Simulator and Technology (ASITech) Indonesia, Rivira Yuana melihat, ada kelemahan pada sistem teknologi informasi yang dimiliki KPU.

Dirinya menjelaskan, bentuk serangannya dimana Domain Name System (DNS) tidak dapat menghubungkan Uniform Resource Locator (URL) dengan Internet Protocol Address (IP Address) ketika laman diakses melalui browser. Hal ini menyebabkan website itu tidak dapat diakses.

"Serangan seperti ini, dikenal juga dengan istilah DDOS. Hal ini bisa terjadi, akibat lemahnya antisipasi sistem IT yang dimiliki KPU," kata Rivira dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (18/7/2020).

Dia menuturkan, hal ini bisa dibendung dengan sistem siber keamanan yang berlapis.

Sementara itu, Wakil Ketua ASITech Indonesia, Toni Surakusumah melinat serangan seperti ini tidak terlalu rumit. Biasanya, mengalami serangan lantaran keterbatasan infrastruktur yang dimiliki.

"ASITech menyarankan, agar KPU meningkatkan infrastruktur dan sistem keamanan yang berlapis, sehingga data pemilih tetap aman dan terjaga," ungkap Toni.

Menurut dia, ini penting, mengingat Pilkada 2020 ini di tengah pandemi Covid-19, sudah barang tentu pemanfaatan teknologi seperti ini akan banyak digunakan.

"Maka sudah sepantasnya keamanan siber jadi perhatian utama dan harus diuji secara rutin dan lebih sering lagi," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kendati tidak mempengaruhi data perhitungan suara yang telah masuk, namun peretasan sempat menghambat kerja KPU.

2 dari 2 halaman

Situs KPU Diretas

Sebelumnya, KPU membenarkan situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id yang berguna untuk mengecek data pemilih Pilkada Serentak 2020 mendapat serangan siber, pada 15 Juli 2020.

Namun, Ketua KPU Arief Budiman memastikan data pemilih tetap aman. Menurut dia, hal tersebut tidak akan berdampak pada kebocoran data ataupun mempengaruhi hasil pilkada.

"Kalau saya ibaratkan rumah, mereka hanya bisa masuk di halamannya saja," ucap Arief.