Sukses

PDIP: Tak Relevan Jika Pencalonan Gibran Disebut Ingin Hidupkan Dinasti Politik

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta, menjadi sorotan. Ada yang mendukung, tak sedikit pula yang mengkritisinya.

Liputan6.com, Jakarta Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta, menjadi sorotan. Ada yang mendukung, tak sedikit pula yang mengkritisinya.

Salah satunya menganggap pencalonan Gibran melegalkan kembali dinasti politik.

Politikus yang juga anggota Fraksi DPR PDIP Andreas Hugo Pareira menilai, tidaklah benar jika partainya ingin membangun dinasti politik.

Menurut dia, dalam mengusung seseorang, PDIP telah mempertimbangkannya dengan matang. Salah satunya terkait dukungan dan demi meraih kemenangan di pilkada. Termasuk dalam memilih Gibran.

"Bagi PDIP memenangkan pilkada yang paling ideal adalah dengan kader partai yang mumpuni. Sehingga kepemimpinan di daerah tersebut bermanfaat untuk rakyat dan pada akhirnya dengan kader yang sukses memimpin daerah akan mengharumkan nama partai, meningkatkan elektoral partai dan terjadi proses kaderisasi untuk kelanjutan kepemimpinan partai baik daerah maupun nasional," kata Andreas, Kamis (23/7/2020).

Dia mengatakan, argumentasi membangun dinasti politik dalam alam demokrasi yang terbuka sebagaimana yang berlangsung di Indonesia saat ini, sudah tidak relevan. Sebab, dalam sistem pemilihan langsung, rakyat lah yang menentukan kemenangan calon. Beda, lanjut dia, dengan sistem di Korea Utara.

"Karena dalam sistem pemilihan langsung, yang memutuskan seseorang terpilih atau tidak adalah rakyat," ujar Andreas.

"Yang memutuskan siapa Walkot Solo dalam Pilkada Solo nanti adalah rakyat Solo, bukan Jokowi, bukan pula Partai. Juga bukan tipe seorang Jokowi untuk menjagokan anaknya atau keluarganya untuk jabatan tertentu baik di bidang politik maupun bisnis," sambung dia soal Gibran.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Kompetensi Gibran

Menurut Andreas, ada contoh nyata Jokowi tidak mempraktekkan nepotisme. Ini terjadi saat putri Jokowi justru tidak lolos dalam tes CPNS, malah dibiarkan saja oleh orang nomor satu di Indonesia itu.

"Padahal, kalau mau, tidak sulit bagi Jokowi angkat telepon ke Menpan RB untuk meloloskan anaknya," kata Andreas.

Oleh karena itu, pencalonan Gibran tentu dilakukan melalui pertimbangan yamg matang oleh partai, dengan kriteria elektoral dan kompetensi.

"Dukungan elektoral Gibran, kerja mesin partai PDIP ditambah dukungan dari partai-partai lain akan menjadi basis elektoral yang kuat bagi Gibran," tutur Andreas.

Sementara, dari segi kompetensi, Gibran memiliki pendidikan dan jaringan sosial yang memadai. Di samping latar belakang keluarganya.

"Meskipun relatif baru dalam dunia politik, dengan latar belakang lingkungan keluarga, pendidikan yang memadai dan pengalaman di dunia bisnis dan jaringan sosial yang dimiliki, tidak berlebihan kalau mengatakan Gibran mempunyai komptensi dasar dan nilai lebih yang memadai untuk memimpin Solo," ujar Andreas.