Jakarta Dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Klaten senilai Rp 67 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dipastikan sudah dicairkan 100%.
Dari nilai total dana Pilkada tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten menerima alokasi tertinggi Rp 49.165.945.000. Sedangkan untuk Bawaslu senilai Rp 14.354.985.000.
Sementara, dana hibah untuk pengamanan Pilkada yakni Rp 2.469.799.000 ke Polres Klaten dan Rp 1.051.546.000 untuk Kodim 0723/Klaten.
Advertisement
"Sudah dicairkan 100 persen. Karena sesuai ketentuan tanggal 9 Juli merupakan batas terakhir pencairan," jelas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten, Ronny Roekmito, saat ditemui solopos.com di Pendopo Pemkab Klaten pekan lalu.
Dana hibah kepada KPU Klaten tersebut sudah termasuk alat pelindung diri (APD) serta penyesuaian dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. APD itu seperti hand sanitizer, masker, serta thermo gun untuk penyelenggara di KPU Klaten.
"Selain itu ada dana penyelenggaraan rapid test kepada 2.550 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Hanya saja, APD itu belum termasuk kebutuhan thermo gun di setiap tempat pemungutan suara (TPS)," jelasnya.Â
Pasalnya, jumlah thermo gun yang dibutuhkan terlampau banyak menyusul ada penambahan TPS Pilkada Klaten menyesuaikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Â
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Jumlah TPS Jadi 2.550
Sebelumnya jumlah TPS direncanakan sebanyak 2.010 TPS yang tersebar di 401 desa/kelurahan.
Setelah dilakukan penyesuaian protokol kesehatan dengan jumlah pemilih di setiap TPS maksimal 500 orang, jumlah TPS untuk Pilkada Klaten menjadi 2.550 TPS.
"Kalau semua ditanggung daerah, kami kesulitan. Kalau mengandalkan thermo gun yang sudah ada di daerah masih kurang," jelas Ronny.
Terkait kekurangan thermo gun di TPS, dia menjelaskan KPU Klaten berencana mengajukan bantuan dana ke KPU RI.
Â
Â
Simak berita Solopos.com lainnya di sini.
Advertisement