Hasto: PDIP Tak Calonkan Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum di Pilkada 2020

Megawati Berdialog dengan Elemen Muda — Sekjen Hasto Kristanto saat berdialog dengan elemen muda di DPP PDIP, Jakarta, Senin (7/1). Megawati bercerita tentang pengalaman hidup sebagai Ketum Partai dan Sebagai anak sosok seorang Proklamator Ir. Soekarno. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan partai banteng moncong putih tidak mengusung calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum di Pilkada 2020. Aturan itu juga berlaku bagi calon kepala daerah yang terlibat organisasi terlarang.

"Kami juga melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah. Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan," kata Hasto dalam diskusi daring, Minggu 9 Agustus 2020.

Dia mengatakan, dalam waktu dekat, PDIP kembali mengumumkan 75 calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 2020.

Penyaringan calon kepala daerah itu dilakukan dari bawah. Juga disertai dengan proses pemetaan politik. Salah satu caranya dengan cara melakukan survei.

Hasto mengatakan, PDIP berkomitmen menghasilkan pemimpin yang bergerak berdasarkan pemahaman ideologi Pancasila. Oleh karena itu, PDIP akan menyiapkan calon kepala daerah dengan sebaik-baiknya.

"Yakni melalui sekolah calon kepala daerah yang untuk Pilkada 2020 ini kami bagi tiga gelombang. Dan gelombang pertama dijalankan 19 Agustus mendatang," ujar Hasto.

"PDIP menyatukan diri dengan seluruh kehendak rakyat itu. Pilkada ini adalah pemilunya rakyat Indonesia. Karena itulah, partai menyiapkan para calon kepala daerah dengan sebaiknya agar bisa memenangkan hati rakyat," tegas Hasto.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengumumkan Cagub dan Cawabup dari 4 wilayah yang akan mengikuti Pilkada 2017

2 dari 2 halaman

Waspadai Politik Uang

Pada kesempatan yang sama, Wasekjen DPP PDIP Arif Wibowo mengatakan pemerintah dan calon kepala daerah harus mewaspadai potensi politik uang dalam pilkada di tengah pandemi Covid-19.

"Menjadi tugas bersama bagaimana agar kualitas pilkada tidak tercoreng akibat permainan politik uang tersebut," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Selain itu, Arif mengingatkan ada faktor yang menjadi perhatian dalam rangka pandemi. Kapasitas dan kapabilitas personel yang maju di Pilkada 2020.

"Yakni memastikan mesin politik parpol, bukan hanya PDI Perjuangan saja tapi juga parpol lain, bekerja efektif dan adaptif, saya tekankan soal adaptif ini, terhadap meluasnya pandemi covid-19," pungkas Arif.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka