Khofifah: Pilkada di Tengah Pandemi Harus Bikin Demokrasi Kian Berkualitas

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sangat mengapresiasi Webinar Nasional Keempat Taruna Merah Putih (TMP) bertemakan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 yang digelar secara daring.

Menurut Khofifah, pemerintah Jawa Timur sendiri sudah merealisasikan jaringan fiber optik sebagai bagian dari tantangan menghadapi dunia dalam jaringan internet. Bahkan, pemerintah Jawa Timur juga akan memberikan support kepada desa dan kelurahan untuk menambahkan akses internet, terutama untuk UMKM dan BUMDes.

"Di tahun 2030, sebagaimana dikatakan Jack Ma, bahwa 85 persen pola ekonomi akan berlangsung secara digitial. Maka sejak awal kita memberikan format tutorial secara gratis kepada UMKM dan BUMDes," ungkap Khofifah saat menjadi pembicara dalam Webinar Nasional TMP, Minggu (9/8/2020) malam.

Terkait dengan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, Khofifah mewanti-wanti agar bantuan sosial (Bansos) tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik Pilkada. Apalagi format bantuan memungkinkan para kepala daerah untuk memberikan secara langsung kepada masyarakat.

Pemerintah Jawa Timur sendiri, sambungnya, sudah membuat forum dengan mengundang semua bupati/wali kota, inspektorat, Sekda, KPK, BPK, dan BPKP, sehingga sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo agar bansos tidak hanya send namun juga delivered sehingga masyarakat merasakan manfaatnya.

Dalam forum tersebut, Khofifah dapat laporan bahwa ada Bansos atau amplop yang diberi gambar atau logo dari kepala daerah atau calon kepala daerah. Pemprov sendiri sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Lebih-lebih di Jawa Timur ada 19 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020.

"Pengawasan Bansos, ini PR kita ada di DTKS (data terpadu kesejehteraan sosial), harusnya menurut UU 13/2011 mestinya ini bottom up process, selagi kita tidak bisa update realtime. Padahal datanya ini dinamis sekali. Ada yang pindah, menikah, meninggal, ada yang tiba-tiba dapat warisan, pada posisi UU menyediakan bottom up process," jelas Khofifah.

Dalam hal ini, sambung Khofifah, sebenarnya sudah menjadi ide besar Presiden Jokowi adalah bagaimana ada satu data Indonesia. Sebab dengan satu data ini akan melahirkan efisiensi dan respons cepat dalam penangangan masalah sosial dengan tepat.

"Ke depan juga, terkait Pilkada, konsolidasi demokrasi harus terus dilakukan secara berkualitas dengan penuh penghormatan tanpa menggunakan isu SARA dan politik identitas," jelas Khofifah.

Saksikan video pilihan di bawah ini: