Sukses

Megawati Jelaskan Alasan PDIP Pilih Bobby Ketimbang Akhyar di Pilkada Medan

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal keputusan partainya merekomendasikan Bobby Nasution sebagai Calon Wali Kota Medan.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal keputusan partainya merekomendasikan Bobby Nasution sebagai Calon Wali Kota Medan, bukan Akhyar Nasution.

Menurut dia, hal tersebut merupakan keputusan partai, di mana dirinya memiliki hak prerogatif sebagai ketua umum.

Kata Megawati, dirinya diangkat sebagai ketua umum partai oleh kongres partai. Termasuk memberikan hak prerogatif kepada dirinya sebagai ketua umum untuk membuat keputusan final. Sehingga bila jabatan dan hak itu hendak dicabut, maka harus dilakukan juga berdasarkan kongres partai.

"Ada itu di Medan, dia masuk sebagai PDI Perjuangan. Itu bayangkan loh, urusan rekomendasi itu sudah otorisasi saya, karena saya dipilih oleh Kongres Partai, semua mesti tahu itu," kata Megawati dalam pidatonya di Pembukaan Sekolah Cakada PDIP Gelombang II secara daring, Rabu (26/8/2020).

"Kongres Partai lah memberikan namanya hak prerogatif. Jadi bukan mau maunya saya itu hak prerogatif kepada saya. Ya kalau mau dicabut ya nanti di kongres partai kalau tidak disetujui," jelas dia.

Karena itu, dia mengingatkan, sebagai kader harus mengikuti aturan yang ada.

"Nah, ada orang tidak direkom terus ngamuk. Lah pikir loh. Ini gimana. Katanya kader partai? Ya sudah aturan partainya gimana? Ya saya pecat. Iya dong, fair," tutur Megawati.

"Loh orang saya yang menentukan, hak prerogatif itu tahu ya? Kongres Partai loh yang memberikan kepada ketua umumnya yang terpilih di Kongres Partai. Dan yang memberikan hak prerogatif itu kongres Partai yang terdiri dari yang namanya seluruh Tiga Pilar partai," lanjut dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Persilakan Marah

Megawati menuturkan, pihak-pihak yang tidak terima dengan keputusan tersebut boleh marah kepada dirinya, tapi sebagai pribadi.

"Mau marah sama saya ya boleh. Tapi marahnya hanya pribadi. Kalau (marah ke saya) sebagai ketum, enggak bisa. Karena (rekomendasi cakada) itu adalah hak saya. Supaya tahu loh. Supaya tahu," ungkap Presiden Kelima RI itu.

Pada kesempatan itu, Megawati juga sempat menyinggung betapa secarik surat rekomendasi calon kepala daerah yang ditandatanganinya sangat dinanti banyak orang. Jika saja dia mau memperjualbelikannya, akan banyak orang yang bersedia membayar uang. Namun, hal itu tak pernah dilakukannya.

"Kalian bayar enggak untuk rekom saya?" tanya Megawati secara langsung di hadapan para calon kepala daerah yang menjadi peserta.

"Kalau ada yang bilang bahwa ketum itu menjual rekomendasi, kalian saya panggil. Ini adalah karena keputusan partai yang direkomendasi oleh ketua umumnya," ujar Megawati.