Bawaslu Wacanakan Cakada Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Dipidana

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, bisa saja para calon kepala daerah (Cakada) yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada 2020, bisa dikenakanan sanksi pidana.

Namun, mekanismenya bukan Bawaslu yang memberikan sanksi kepada Cakada pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Hanya merekomendasikan kepada pihak kepolisian.

"Bawaslu memiliki kewenangan untuk melimpahkan pelanggaran diatur di luar undang-undang kepemiluan ke pihak kepolisian," kata Abhan dalam jumpa pers secara daring, Senin (9/7/2020).

Dia menuturkan, pasal sangkaan terhadap Cakada yang melanggar protokol Covid-19 ini di antaranya, Undang-Undang Karantina Wilayah, Wabah Penyakit Menular, atau Pasal 212 dan 218 KUHP, peraturan pemerintah daerah dan peraturan Kementerian Kesehatan.

"Artinya pidana memang menjadi ranah penyidik kepolisian dan bersama kejaksaan nanti bagaimana menindaklanjuti pelanggaran UU selain ketentuan perundang-undangan Pilkada," jelas Abhan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: