Sahroni Minta Bawaslu Libatkan KPK dalam Awasi Dana Bantuan Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Seiring dengan bergulirnya tahapan Pilkada Serentak 2020, pihak penyelenggara maupun penegak hukum diingatkan untuk meningkatkan pengawasan atas penggunaan dana hibah Covid-19 bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang menggelar Pilkada Serentak.

Seruan ini juga datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni yang meminta kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu untuk dapat bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pengawasan tersebut.

“Sekarang ini kita sedang dilanda pandemi Covid-19. Selain itu, kita juga akan menghadapi Pilkada Serentak 2020, karenanya kita perlu waspada tidak hanya dalam hal penyebaran Covid-19, tapi juga waspada atas kepala daerah yang berpotensi menyelewengkan dana Covid-19 untuk kepentingan pribadinya dalam Pilkada,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (9/9/2020).

Sahroni menambahkan, seiring dengan memperhatikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 karena ditemukan indikasi penyelewengan dana Covid 19 untuk kepentingan kampanye serta tingginya angka penularan di Indonesia saat ini.

Menurut Sahroni dana bantuan Covid-19 ini rawan diselewengkan, terutama oleh calon petahana yang memiliki wewenang untuk mengatur dana Covid-19 di daerahnya.

“Potensi penyelewengan dana Covid-19 cukup besar di masa pilkada serentak ini, apalagi pada calon pertahana yang mempunyai wewenang untuk mengatur saluran dana Covid maupun dana bansos dari pemerintah pusat. Jadi memang terkait dana ini rawan sekali,” sambung Sahroni.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: