KPU Izinkan Konser di Kampanye Pilkada dengan Berbagai Catatan

Gedung KPU Pusat Disemprot Disinfektan — Petugas melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Selasa (21/7/20). Penyemprotan dilakukan setelah seorang pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terpapar virus Covid-19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mengizinkan beberapa bentuk kegiatan kampanye, salah satunya berupa konser pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, dengan berbagai catatan karena berada dalam situasi pandemi Covid-19.

"Ada ketentuan dalam undang-undang dan dalam peraturan memang diatur demikian. Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye itu karena undang-undangnya masih sama, dasar penyelenggaraan pilkada ini kan masih Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," kata anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Jakarta, Rabu (16/9/2020), seperti dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, KPU tetap mengizinkan bentuk-bentuk kampanye yang diatur dalam undang-undang pemilu. Namun, harus ada penyesuaian dengan situasi pandemi yang terjadi saat ini.

"Boleh konser, rapat umum, bazar dengan catatan menyesuaikan dengan regulasi protokol kesehatan dan tentu telah disepakati dalam rapat koordinasi stakeholder," kata dia.

Pada realisasinya nanti, model kampanye tersebut, kata dia, frekuensinya diatur dibatasi. Hal itu juga merujuk pada kondisi daerah tempat menyelenggarakan pilkada.

Untuk menentukan situasi daerah dan model kampanye apa yang mungkin dilaksanakan dalam kondisi pandemi, lanjut dia, perlu rapat koordinasi dengan pihak terkait.

"Yang penting dalam pengambilan keputusan di samping berdasarkan aturan juga tidak ada pihak yang dirugikan, diperlakukan secara adil," kata Anggota KPU ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kedua pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, resmi mendaftar di Kantor KPU setempat pada hari yang berbeda. Banyaknya simpatisan, dan riuhnya kerumunan pengikut dua pasangan ini, membuat protokol kesehatan saat pandemi Covid-19 ...

2 dari 2 halaman

Utamakan kesehatan dan keamanan

DPR Sahkan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Gantikan Wahyu Setiawan — Ketua KPU Bali, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menghadiri rapat paripurna ke-11‬‬ masa persidangan 2 tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (27/2/2020). DPR mengesahkan Raka Sandi menjadi komisioner KPU menggantikan Wahyu Setiawan yang terjerat kasus suap. (Liputan6.com/Johan Tallo)

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, KPU tetap mengutamakan kesehatan dan keamanan masyarakat sehingga penyelenggaraan tahapan pilkada, termasuk kampanye, terus diupayakan seaman mungkin dari bahaya pandemi Covid-19.

"Kalau kami KPU tentu bertekad bagaimana kemudian tahapan-tahapan demi tahapan itu tentu harus sesuai dengan protokol kesehatan," ucapnya.

KPU dalan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 pada Pasal 63 mengatur tentang kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Huruf g yakni dilaksanakan dalam bentuk rapat umum.

Selanjutnya, bentuk kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan.

Lebih lanjut, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, peringatan hari ulang tahun partai politik, melalui media sosial.

Namun, kegiatan-kegiatan tersebut pada pasal selanjutnya diatur harus dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan, dan pengendalian Covid-19.

Untuk menyelenggarakan kegiatan itu, juga harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat.