Bawaslu Terima 71 Permohonan Sengketa Calon Peserta Pilkada 2020

Tantangan Mewujudkan Pemilu Damai — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja (tengah) saat menjadi narasumber diskusi di Media Center KPU RI, Jakarta, Rabu (6/3). Diskusi bertemakan 'tantangan mewujudkan pemilu damai'. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima 71 permohonan sengketa untuk pendaftaran calon peserta Pilkada Serentak 2020 hingga Kamis 17 September 2020.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, pengajuan permohonan sengketa ini melalui Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang menggelar Pilkada 2020.

"Bawaslu telah menerima permohonan sengketa pilkada sengketa pencalonan, baik unsur perorangan maupun dari unsur partai politik," kata Rahmat Bagja, di Jakarta, Jumat (18/9/2020) seperti dikutip dari Antara.

Baik dalam putusan maupun dalam proses di Bawaslu, lanjut dia, ada permohonan yang tidak dapat di register sebanyak tujuh perkara dan permohonan tidak dapat diterima empat perkara.

Bawaslu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya lima perkara, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ada 19 perkara, dan menolak permohonan seluruhnya ada 26 perkara.

"Terjadi kesepakatan antara pemohon dan termohon lima perkara. Yang masih verifikasi formil dan materiel empat perkara, ini dari calon partai politik, dan proses musyawarah satu perkara," ucap Rahmat Bagja.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Selain politik dinasti, salah satu masalah dalam demokrasi di Indonesia adalah fenomena kotak kosong saat Pilkada serentak. Hal ini membuat rakyat kekurangan kesempatan mendapat pilihan yang tepat untuk daerahnya.

2 dari 2 halaman

Selesaikan 63 kasus

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja (Liputan6.com/Yunizafira)

Dari 71 perkara itu, Bagja menjelaskan bahwa pihaknya menyelesaikan 63 kasus. Permohonan tersebut diselesaikan oleh satu Bawaslu provinsi, 52 Bawaslu kabupaten, dan 10 Bawaslu kota.

Dalam penyelesaian sengketa formal yang dilaksanakan bawaslu saat pilkada, kata Bagja, putusannya bersifat korektif. Putusannya akan membatalkan atau mencabut, mengubah, atau memperbaiki ketika terbukti terjadi penyimpangan.

Hal ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Objek Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan adalah keputusan KPU provinsi atau kabupaten/kota. Keputusan dimaksud, kata dia, dapat berupa berita acara (BA) atau surat keputusan (SK).

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa, lanjut dia, melalui tahapan musyawarah secara tertutup dan secara terbuka.

Dalam status darurat nasional musibah nonalam COVID-19 di Indonesia saat ini, pihaknya melakukan penyesuaian mekanisme kewenangan berdasarkan protokol kesehatan.

Hal itu diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pilkada 2020.