Polemik Penundaan Pilkada 2020, Wali Kota Solo: Tergantung KPU

Jakarta Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo menanggapi adanya polemik penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 menyusul sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bakal tetap melaksanakan hajatan politik itu akhir tahun ini. 

Dia memilih menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya tidak punya kewenangan itu, yang punya KPU. Jadi kami tinggal melaksanakan," ujar pria yang akrab disapa Rudy itu kepada wartawan, Senin, 21 September 2020. 

Menurutnya, jika tidak ada penundaan Pilkada 2020 dan tetap berlangsung 9 Desember 2020 mendatang, KPU tetap harus mengedepankan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

Selain itu, lanjut Rudy, penyelenggara pemilu juga mesti mensterilkan tempat pemungutan suara (TPS) dan harus mengantongi hasil tes cepat nonreaktif. 

"Saat mencoblos dengan alat coblos juga mesti menggunakan sarung tangan. Alangkah baiknya sarung tangan ini penyelenggara yang menyediakan," ungkapnya. 

Sementara itu, calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku dirinya akan mengikuti keputusan KPU ihwal penundaan atau lanjutnya tahapan Pilkada 2020.

"Saya mengikuti keputusan KPU. Kalau mundur nggak masalah. Keputusan KPU seperti apa, kapan saja saya siap. Mau diundur juga sama saja ya pasti ada penyesuaian jadwal [kampanye]. Yang pasti saya dan pak Teguh [Cawawali] komitmen untuk menjaga protokol kesehatan, mau bikin inovasi kampanye tanpa tatap muka," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: