MPR: Pilkada Bagian Proses Demokrasi, Hindari Praktik Politik Uang

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian dari proses demokrasi untuk mencari pemimpin daerah terbaik. Oleh karena itu kepada para calon kepala daerah diminta menghindari praktik transaksional seperti politik uang.

"Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tapi demokrasi menjadi ganjalan. Bukan demokrasi-nya yang salah, tetapi ekses sampingnya," kata Jazilul Fawaid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/10/2020) dilansir Antara.

Menurut pria yang disapa Gus Jazil ini, demokrasi yang masih diwarnai transaksional disebabkan oleh masyarakat yang masih belum cerdas dan belum sejahtera. Sehingga dapat dengan mudah terpengaruh politik uang.

"Demokrasi kita kadang-kadang dibajak dengan transaksional. Sudah repot-repot memilih bupati, hasilnya cuma seperti pasar malam. Ini menjadi keprihatinan kita semua," ujarnya.

Wakil Ketua MPR ini juga mengajak para kiai muda Nahdlatul Ulama (NU) untuk menghindari transaksional dalam Pilkada, karena demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada tidak bertentangan dengan Al Quran.

Menurut Jazilul, hal yang bertentangan adalah kegiatan-kegiatan dalam Pilkada yang sifatnya curang.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Langkah awal menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah dimulai dengan pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon). Namun kenyataanya banyak bapaslon di berbagai daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

2 dari 2 halaman

Permusyawaratan Melalui Pilkada

Sebelumnya, kepada pemuda Ansor Kabupaten Pandeglang dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung KPRI Amanah Cikedal, Jazilul juga menjelaskan tentang demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada.

"Karena sosialisasi Empat Pilar MPR ini di tengah-tengah pelaksanaan Pilkada Serentak, saya ingin mengkaitkan sosialisasi ini dengan pemilihan kepala daerah. Banyak kalangan, termasuk NU dan Ansor yang belum memahami hakikat demokrasi dan permusyawaratan," ujarnya Kamis, 8 Oktober 2020.

Dia menjelaskan satu sila dalam Pancasila yang juga amat penting dalam kehidupan berpolitik yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Gus Jazil menjelaskan, kata demokrasi tidak ada dalam Al Quran. Namun kata "permusyawaratan" atau musyawarah ada dalam Al Quran.

Menurut dia, demokrasi pada dasarnya adalah permusyawaratan dan Pilkada merupakan bagian dari demokrasi, juga bagian dari permusyawaratan untuk memilih pemimpin terbaik.

"Demokrasi, permusyawaratan dan Pilkada itu untuk menghasilkan pemimpin yang betul-betul amanah," katanya.

MPR
Organisasi
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat.
Lihat Selengkapnya
MPR
Pilkada 2020
Pilkada Serentak 2020
Politik Uang