Liputan6.com, Jakarta - Pandemi Covid-19 telah menerpa dan mengguncang seluruh bidang kehidupan bangsa dan negara, bahkan dunia secara umum tanpa terkecuali. Pandemi ini bukan hanya terkait dengan kesehatan, namun juga menjalar kemana-mana, termasuk di dunia politik dan pemerintahan.
Di Indonesia, persoalan Covid-19 ini pun menjadi masalah terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 wilayah. Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan Pilkada 2020 sebab tidak ada juga kepastian kapan pandemi akan berakhir.
Baca Juga
Senator dari daerah pemilihan DKI Jakarta, Sabam Sirait, menghargai keputusan Pemerintah untuk tetap melanjutkan Pilkada Serentak 2020. Sabam percaya pemerintah telah menyiapkan berbagai cara untuk menyelenggarakan Pilkada yang aman di tengah-tengah pandemi Covid-19, di antaranya adalah dengan penerapan protokol kesehatan.
Advertisement
Anggota MPR paling senior yang meraih Bintang Mahaputra Utama dari negara ini pun mengajak masyarakat untuk menghormati dan mendukung sikap pemerintah terkait pelaksanaan pilkada pada Desember 2020.
Termasuk memberi kepercayaan bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintah adalah demi kepentingan bangsa dan negara, tentu dengan memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
"Kita harus terbiasa membangun kepercayaan, jika percaya pun kita tidak bisa kerjakan, apalagi yang bisa kita lakukan," kata Sabam saat dihubungi belum lama ini.
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dua periode ini pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu liar yang sifatnya tidak membangun dan justru menimbulkan kegaduhan.
Â
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Utamakan Kesehatan Rakyat
Sabam yakin pemerintah akan mengambil tindakan tegas bagi siapa pun yang melanggar Protokol Kesehatan Covid-19 pada saat penyelenggaraan Pilkada.
"Tidak boleh ada toleransi, siapa pun dia, jika melanggar protokol kesehatan, harus dihukum dan diberi sanksi. Kesehatan rakyat adalah yang utama dan tidak boleh ada kesalahan, bahkan sekecil apa pun," demikian Sabam.
Advertisement