Permudah Izin Nelayan Lokal, Rusdy-Ma'mun Akan Tindak Kapal Besar Tak Berizin

cawagub — Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma'mun Amir. (Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Rusdy-Ma'mun, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 2, banyak dapat keluhan nelayan lokal yang kesulitan mengurus izin karena harus ke ibu kota provinsi. Kemudian persoalan kapal besar luar daerah Sulawesi Tengah yang melaut tak berizin pun jadi persoalan nelayan.

Akhir tahun memang jadi waktu yang ditunggu nelayan di Sulawesi Tengah, karena bulan-bulan ini menjadi musimnya ikan di laut yang melimpah. Banyak mendapat aspirasi dan keluhan nelayan, Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir siap membantu nelayan di Sulawesi Tengah.

"Kunjungan beberapa waktu lalu di Desa Bantayan, Parigi Moutong. Banyak nelayan mengeluh pada Pak Rusdy mengenai pengurusan surat izin penangkapan ikan (SIPI) karena biaya dan jarak tempuhnya ke ibu kota menjadi kendala para nelayan," tutur Ma'mun.

Ma'mun Amir pun dalam kunjungannya di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut banyak mendapati persoalan mengenai kapal besar dari luar daerah yang tidak memiliki izin melaut masuk di Sulawesi Tengah.

"Beberapa hari lalu saya dari Kabupaten Banggai Laut, nelayan tradisional kita yang masih banyak pakai katinting sampaikan pada saya kapal besar sudah masuk di zona 1. Di mana zona ini biasanya menjadi tempat mencari ikan nelayan tradisional kita," ungkap Ma'mun Amir.

Informasi yang didapat Ma'mun Amir dari masyarakat Kabupaten Banggai dan para anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut pun, memang ada ratusan kapal besar mulai dari Gorontalo dan Makassar melaut di Sulawesi Tengah. Dan mereka tidak memiliki izin.

"Saya sudah sampaikan dan bertukar pikiran persoalan nelayan-nelayan kita di Sulawesi Tengah dengan Pak Rusdy, walaupun kami sedang bergerak di lokasi yang berbeda kami masih sering komunikasi dan saling bercerita," tandas Ma'mun

Menurutnya, dia bersama Rusdy Mastura sepakat akan mempermudah izin bagi nelayan lokal, kemudian akan menindak tegas kapal-kapal besar atau Pajeko yang tidak memiliki izin. Serta akan meningkatkan pengawasan disektor kelautan melalui UPT.

"Seharusnya APBD Kabupaten/Kota kita bisa bertambah dari kapal-kapal besar ini kalau kita maksimalkan aturan. Sehingga pendapatan daerah tidak bocor, masukan nelayan juga alhamdulillah banyak yang linear dengan program saya dan Pak Rusdy," ujar Ma'mun.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Langkah awal menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah dimulai dengan pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon). Namun kenyataanya banyak bapaslon di berbagai daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

2 dari 2 halaman

Mall Pelayanan Publik

Nelayan di Sulawesi Tengah masih banyak yang menggunakan kapal katinting, Rusdy-Ma'mun berkomitmen memberikan bantuan kapal besar dan alat tangkap yang modern melalui programnya kedepan. Kemudian mereka pun menggagas adanya Mall Pelayanan Publik di Setiap Kabupaten/Kota sehingga tidak perlu lagi masyarakat harus mengurusnya ke Kota Palu.

"Kita akan dorong dan usahakan persoalan izin melaut ini bisa terintegrasi melalui Mall Pelayanan Publik yang kita programkan, kami juga mendorong nelayan membentuk koperasi dan memberikan bantuan sarana dan prasarana melaut yang lebih baik," tutup Ma'mun Amir.