Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 67 kepala daerah yang diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara untuk Pilkada 2020.
Teguran tersebut disampaikan kepada para kepala daerah melalui surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, tertanggal 27 Oktober 2020.
Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga menuturkan, para kepala daerah tersebut mempunyai waktu tiga hari menindaklanjuti surat dugaan pelanggaran pada Pilkada 2020.
Advertisement
"Ada waktu tiga hari menindaklanjuti surat rekomendasi (teguran) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin," kata Kasto dalam siaran persnya, Minggu (1/11/2020).
Berdasarkan hal itu, telah dilakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN, meliputi 10 Pemprov yang belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 Pemkab yang belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan Pemkot yang belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.
Teguran Tito sesuai dengan PP No 12 tahun 2017. Yang juga tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Pilkada 2020.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Ini Daftarnya
Berikut kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang mendapat teguran:
Tingkat Gubernur
1. Gubernur Jambi
2. Gubernur Jawa TImur
3. Gubernur Kepulauan Riau
4. Gubernur Lampung
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat
6. Gubernur Sulawesi Barat
7. Guberur Sulawesi Selatan
8. Gubernur Sulawesi Tengah
9. Gubernur Sulawesi Tenggara
10. Gubernur Sulawesi Utara
Tingkat Bupati
1. Bupati Asahan
2. Bupati Asmat
3. Bupati Bandung
4. Bupati Banggai
5. Bupati Banjar
6. Bupati Boven Digul
7. Bupati Bulukumba
8. Bupati Buton Utara
9. Bupati Cianjur
10. Bupati Dompu
11. Bupati Gowa
12. Bupati Halmahera Timur
13. Bupati Indragiri Hulu
14. Bupati Jember
15. Bupati Kepulauan Meranti'
16. Bupati Kepulauan Selayar
17. Bupati Konawe
18. Bupati Konawe Utara
19. Bupati Kuantan Singingi
20. Bupati Limapuluh
21. Bupati Lingga
22. Bupati Lombok Utara
23. Bupati Majene
24. Bupati Mamberamo Raya
25. Bupati Maros
26. Bupati Merauke
27. Bupati Mojokerto
28. Bupati Muaro Jambi
29. Bupati Muna
30. Bupati Muna Barat
31. Bupati Nias Selatan
32. Bupati Pandeglang
33. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
34. Bupati Pasangkayu
35. Bupati Pelalawan
36. Bupati Pesisir Barat
37. Bupati Sidoarjo
38. Bupati Sijunjung
39. Bupati Simalungun
40. Bupati Solok
41. Bupati Sukabumi
42. Bupati Sumba Timur
43. Bupati Supiori
44. Bupati Tana Toraja
45. Bupati Tasikmalaya
46. Bupati Tojo Una-una
47. Bupati Toli-toli
48. Bupati Wakatobi
Â
Advertisement
Tingkat Walikota
Tingkat Wali Kota
1. Wali Kota Batam
2. Wali Kota Binjai
3. Wali Kota Bontang
4. Wali Kota Makassar
5. Wali Kota Mataram
6. Wali Kota Pariaman
7. Wali Kota Samarinda
8. Wali Kota Solok
9. Wali Kota Surabaya