Pesan Berantai untuk Pilih Cabup Tertentu Gunungkidul Beredar di Penerima Bansos

mengirim pesan — ilustrasi ponsel/Photo by Oleg Magni on Unsplash

Liputan6.com, Jakarta Pesan berantai agar memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunungkidul beredar dalam group Whatsapp penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pesan tersebut disampaikan bahwa penerima PKH diminta memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati agar program keluarga harapan terus berjalan.

"Ibu ngapunten sedikit kampanye ngih,seperti td yg di bicarakan bu pendamping tentang calon bupati, bahwasanya yg berkaitan dengan pkh nikuno jadi mongo untuk pilihan bupati besok coblos no (sebut nomor) ngih. Kulo mboten maksa cuma ngajak karena pilihan itu hak pribadi masing2 tp menawi pngen pkhne langeng ngih niku wau no (sebut nomor). Sepindah malih kulo mboten maksa cuma sekedar mengulang penjelasan bu pendamping dan mungkin bagi yg td denger piyambak saking bu pendamping mungkin lebih tau," demikian pesan yang tertulis dalam Group WA tersebut.

Pesan itupun kini viral di media sosial sejak Senin (16/11/2020) malam.

Koordinator Pendamping PKH Gunungkidul, Herjuno Pangaribowo mengakui adanya pesan berantai tersebut. Ia menegaskan bahwa pengirim pesan tersebut adalah oknum di luar pengurus PKH.

Padahal menurut Herjuno, Pendamping PKH hanya menyampaikan bahwa besok tanggal 9 Desember 2020, Gunungkidul punya hajatan pemilihan bupati. Imbuan pendamping agar masyarakat memilih pendamping yang tepat sesuai hati nurani bukan karena uang.

"Pilihlah pemimping yang tepat, sesuai hati nurani. KPM (Kelompok Penerima Manfaat) PKH jangan demi uang lalu memilih yang memberi uang paling besar dan lain-lain," ujar dia.

Herjuno menegaskan pihaknya tidak pernah mengirim pesan agar memilih calon tertentu.

"Tidak ada ajakan dari PKH untuk ke paslon tertentu," ujarnya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPU Kota Jambi memusnahkan puluhan ribu surat suara yang rusak untuk tidak menimbulkan kecurigaan menjelang pilkada. Sementara di Mimika, Papua, baru sebagian surat suara yang tiba dari percetakan di Makassar.

2 dari 2 halaman

Klarifikasi

Namun begitu, Herjuno menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi kepada pendamping PKH termasuk Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH Kapanewonan Gedangsari.

"Untuk KPM PKH yang membuat pernyataan seperti itu sedang kami klarifikasi juga. Karena KPM tersebut beda presepsi dengan apa yang disampaikan pendamping," tandasnya.

Bawaslu RI Ajak Masyarakat Awasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.