Laporkan Dugaan Politik Uang, Minta MK Batalkan Hasil Rekapitulasi KPU Banjarmasin

Liputan6.com, Jakarta - Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin Ananda-Mushaffa Zakir, melalui kuasa hukumnya meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Kota Banjarmasin.

Pengacara pasangan Ananda-Mushaffa, Sulaiman Sembiring, mengatakan pihaknya telah melaporkan dugaan politik uang ke Bawaslu Kota Banjarmasin yang hasilnya terbukti terjadi politik uang.

Sulaiman menduga terjadi politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilkada Kota Banjarmasin 2020.

Sulaiman mengaku pihaknya bakal menyampaikan bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu pasangan calon saat sidang pemeriksaan persidangan di MK pada Senin (1/2/2020) hari ini.

Sulaiman juga menyayangkan hasil keputusan Bawaslu Kota Banjarmasin yang membuktikan adanya politik uang ternyata tidak menjadi dasar bagi lembaga penyelenggara pemilu mendiskualifikasi hasil pikada setempat.

Bawaslu hanya menjerat dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni lurah dan kepala sekolah dasar negeri yang terbukti terlibat politik uang sebagai salah satu tim pemenangan pasangan calon.

"Kami meyakini Majelis Hakim MK merupakan orang-orang terpilih dan sangat professional dan melihat berbagai fakta-fakta pelanggaran Pilkada Banjarmasin dari hal yang substantif seperti politik uang," ujar Sulaiman seperti dilansir dari Antara. 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: