PDIP Dukung Pemilu Proporsional Tertutup, Hasto: Kami Lebih Percaya Kajian Akademisi

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, tidak ada pembahasan mengenai sistem pemilu proporsional terbuka yang kini tengah digugat MK, saat bertemu Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. 

"Saya tidak singgung mengenai masalah proporsional terbuka dan tertutup. Ini karena saya tahu sikap pemerintah sudah jelas. Memberikan apresiasi dukungan supaya terbuka. Saya mensyukuri ini," kata Paloh usai pertemuan dengan Demokrat, Rabu (22/2/2023).

Menurut Paloh, ia semula berniat menanyakan ke Jokowi terkait sistem pemilu apabila Jokowi mendukung proporsional tertutup. 

"Kalau tertutup baru barangkali saya nanya, kenapa tertutup," ungkapnya. 

Menurut Paloh, akan sangat disayangkan apabila sistem proporsional tertutup dikabulkan oleh MK. Sebab, menurutnya proporsional terbuka adalah modal untuk melanjutkan pembangunan saat ini.

"Atau berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sekali lagi dari pembicaraan kami tadi, kami merasa sayang seribu kali sayang. Modal besar untuk melanjutkan pembangunan yg telah dicapai oleh pemerintah saat ini. Itu disebabkan tersedianya kondisi yang kondusif atau stabilitas yang kita miliki," kata dia. 

Meski memprediksi hakim memutuskan sistem proporsional tertutup, ia berharap perkiraan itu salah.

"Kami bisa mengatakan prediksi kami, mudah-mudahan insya allah demokrat dan nasdem salah, ancaman instabilitas jangan sempat terjadi,” pungkasnya.

Di sisi lain, PDI Perjuangan akan membuka komunikasi politik untuk membangun koalisi Pilpres 2024. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, PDIP akan membuka komunikasi dengan partai politik yang belum menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Selama calon presiden dan calon wakil presiden pada akhirnya bisa dikerucutkan, ketika di dalam kerja sama sudah ada yang mendahului menetapkan calon presiden itu kedaulatan dari partai tersebut, tapi partai yang belum menetapkan calon presiden dialog akan terus dilakukan," ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (19/2/2023).

Hasto mencontohkan ketika mengusung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Partai bekerja sama dahulu kemudian menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden bersama-sama.

"Karena itulah pada waktunya akan terjadi pengerucutan, itu dilakukan dengan calon presiden ditetapkan terlebih dahulu dan setelah itu dengan calon wakil presiden bersama sama dengan yang mengusung kerja sama tersebut. Ini sudah ada dalam praktek, ketika Pak Jokowi periode pertama Pak JK ditetapkan melalui konsolidasi partai yang menetapkan beliau, ketika pada periode kedua K.H Ma'ruf Amin ditetapkan melalui konsolidasi partai-partai yang mengusung pasangan tersebut, jadi ini merupakan hal yang sudah establish di dalam praktek demokrasi," jelas Hasto.  

Hasto mengakui PDIP sebagai penentu koalisi di Pilpres 2024. Kata Hasto, partai berlambang banteng memiliki pengalaman yang luas.