Yakin Nasdem Tak Tergoda Koalisi Besar, Demokrat: Sudah Terikat dengan Kita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diapit oleh Presiden PKS Ustadz Syaikhu, Ketua NasDem Surya Paloh, dan Mantan Wapres Jusuf Kalla (@herzakymahendra)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat yakin Partai Nasdem tidak akan berubah haluan bergabung dengan Koalisi Besar yang digagas partai-partai pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengatakan, Nasdem sudah terikat dengan Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan. Sehingga diyakini akan tetap solid bersama Demokrat dan PKS.

"Nggak mungkin dong, orang Nasdem sudah terikat sama koalisi kita, nggak mungkin," ujar Syarief kepada wartawan, dikutip Kamis (6/4/2023).

Koalisi Perubahan tidak risau dengan kehadiran wacana koalisi besar yang menggabungkan partai-partai pemerintah. Koalisi Perubahan fokus untuk memenangkan Pilpres 2024.

"Kami dari Partai Demokrat bersama-sama yang sudah bergabung dengan Nasdem dan PKS tidak terlalu merisaukan ya kan," kata Syarief.

Anggota Komisi I DPR RI ini tidak ingin berandai-andai apabila hanya terbentuk dua poros saja di Pilpres 2024. Syarief menduga malah partai pro pemerintah akan membentuk dua poros.

"Saya nggak nanti bagaimana, siapa tahu mereka bikin dua," kata Syarief.

2 dari 3 halaman

Demokrat Klaim Koalisi Besar Sulit Terbentuk, Sebut Semuanya Berebut Posisi Capres

Lima ketum parpol koalisi pemerintah menggelar pertemuan bersama Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN, Jaksel, Minggu (2/4/2023). Mereka adalah Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Muhamad Mardiono, dan Zulkifli Hasan. (Liputan6.com/ Nanda Perdana Putra)

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syariefuddin Hasan menilai koalisi besar akan mengalami kesulitan. Salah satu hambatannya, yaitu dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024.

"Siapa yang mau jadi capres, siapa yang mau jadi cawapres, ya kan, jadi banyak yang menjadi pertimbangan, tidak mudah," kata dia kepada wartawan, dikutip Kamis (6/4/2023).

Gabungan Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia yang dinilai akan mengalami kendala. Apalagi ditambah PDIP juga bakal merapat ke koalisi besar.

Syarief mengatakan, semua partai menginginkan kursi calon presiden. Terutama menjadikan kadernya sendiri sebagai calon presiden. Perlu ada kerelaan dari partai-partai bahwa kadernya tidak menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

"Semua partai menginginkan kadernya menjadi sesuatu yang berarti bagi mereka, ya kan, jadi pertanyannya apakah partai tertentu itu mau merelakan, mau mengorbankan kadernya untu tidak menjadi sesuatu, kan begitu," katanya.

Bagi Demokrat, kehadiran koalisi besar partai pengusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi bukan menjadi masalah. Syarief menuturkan, hal tersebut bukan menjadi ancaman Koalisi Perubahan.

"Kami dari partai Demokrat bersama-sama yang sudah bergabung dengan NasDem dan PKS tidak terlalu merisaukan ya kan, Karena bagi kami bagaimana memenangkan capres dan cawapres yang diusung oleh koalisi KPP ini," kata dia.

3 dari 3 halaman

PPP Nilai Wajar PDIP Minta Kursi Capres Sebagai Syarat Gabung Koalisi Besar

Jokowi dan Ketum Parpol Hadiri Acara di Kantor PAN, Megawati Tak Hadir — Presiden Jokowi dan para ketum parpol koalisi pemerintah menghadiri acara silaturahmi Ramadan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023). Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir karena sedang di luar negeri. Sementara Ketum NasDem Surya Paloh tak diundang. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani menilai hal yang wajar jika PDIP memberikan syarat posisi calon presiden (capres) jika bergabung dengan koalisi besar. Sebab, partai berlambang kepala banteng itu memiliki kursi terbanyak di Parlemen.

"Wajar aja dong kalau PDIP itu menginginkan seperti itu wong PDIP partai terbesar, kursinya paling banyak dan hasil-hasil survei masih paling tinggi. Kalau kemudian meletakkan syarat itu sangat wajar," kata Arsul, saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Meski demikian, dia mengatakan, bahwa pembahasan capres yang akan diusung oleh koalisi besar masih terus dibahas.

"Masih ada pembicaraan (capres yang diusung), itu menggelinding terus itu," ujarnya.

Sebelumnya, PDIP mengaku setuju dengan rencana pembentukan Koalisi Besar dari gabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Namun, jika PDIP bergabung dengan Koalisi Besar, maka jatah capres harus dari kader partai kepala banteng tersebut.

"Sama-sama terbuka bagi PDIP (bergabung dengan koalisi besar). Proses pemilu berjalan dengan lancar agendanya tidak diundur," kata Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko, Rabu (5/4/2023).

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com