Yakin Nasdem Tak Tergoda Koalisi Besar, Demokrat: Sudah Terikat dengan Kita

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syariefuddin Hasan menilai koalisi besar akan mengalami kesulitan. Salah satu hambatannya, yaitu dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024.

"Siapa yang mau jadi capres, siapa yang mau jadi cawapres, ya kan, jadi banyak yang menjadi pertimbangan, tidak mudah," kata dia kepada wartawan, dikutip Kamis (6/4/2023).

Gabungan Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia yang dinilai akan mengalami kendala. Apalagi ditambah PDIP juga bakal merapat ke koalisi besar.

Syarief mengatakan, semua partai menginginkan kursi calon presiden. Terutama menjadikan kadernya sendiri sebagai calon presiden. Perlu ada kerelaan dari partai-partai bahwa kadernya tidak menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

"Semua partai menginginkan kadernya menjadi sesuatu yang berarti bagi mereka, ya kan, jadi pertanyannya apakah partai tertentu itu mau merelakan, mau mengorbankan kadernya untu tidak menjadi sesuatu, kan begitu," katanya.

Bagi Demokrat, kehadiran koalisi besar partai pengusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi bukan menjadi masalah. Syarief menuturkan, hal tersebut bukan menjadi ancaman Koalisi Perubahan.

"Kami dari partai Demokrat bersama-sama yang sudah bergabung dengan NasDem dan PKS tidak terlalu merisaukan ya kan, Karena bagi kami bagaimana memenangkan capres dan cawapres yang diusung oleh koalisi KPP ini," kata dia.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani menilai hal yang wajar jika PDIP memberikan syarat posisi calon presiden (capres) jika bergabung dengan koalisi besar. Sebab, partai berlambang kepala banteng itu memiliki kursi terbanyak di Parlemen.

"Wajar aja dong kalau PDIP itu menginginkan seperti itu wong PDIP partai terbesar, kursinya paling banyak dan hasil-hasil survei masih paling tinggi. Kalau kemudian meletakkan syarat itu sangat wajar," kata Arsul, saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Meski demikian, dia mengatakan, bahwa pembahasan capres yang akan diusung oleh koalisi besar masih terus dibahas.

"Masih ada pembicaraan (capres yang diusung), itu menggelinding terus itu," ujarnya.

Sebelumnya, PDIP mengaku setuju dengan rencana pembentukan Koalisi Besar dari gabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Namun, jika PDIP bergabung dengan Koalisi Besar, maka jatah capres harus dari kader partai kepala banteng tersebut.

"Sama-sama terbuka bagi PDIP (bergabung dengan koalisi besar). Proses pemilu berjalan dengan lancar agendanya tidak diundur," kata Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko, Rabu (5/4/2023).

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com