25 Tahun Reformasi, Roemah Djoeang Gelar Jalan Sehat Tolak Penundaan Pemilu

Liputan6.com, Jakarta Peringati 25 tahun reformasi, Roemah Djoeang dan Aldera (Aliansi Demokrasi Rakyat) mengajak masyarakat untuk menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 dengan gelaran acara jalan sehat berhadiah total Rp 625 juta.

Sekretaris Jendral Roemah Djoeang sekaligus Ketua Pelaksana Jalan Sehat, Tino Rahardian mengemukakan tiga alasan utama digelarnya event akbar aktivis setelah berakhirnya pandemi Covid 19 ini. Tujuan pertama ialah sebagai ajang reuni Akbar bagi seluruh relawan Roemah Djoeang.

“Praktis kami tidak bertemu sejak 2019, empat tahun tidak bisa bertatap muka karena Covid. Kedua, bagi sesama aktivis 98 ini adalah momentum bagi kami untuk kembali mengenang saat-saat kami turun ke jalan 25 tahun yang lalu menumbangkan kediktatoran politik Soeharto. Ini juga akan menjadi ajang nostalgia di antara kami aktivis 98. Sebagian dari kami juga sudah banyak yang meninggalkan dunia,” jelas pria yang pernah menjadi Caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta pada tahun tahun 2019 ini. Minggu (16/04/2023).

“Demi 25 tahun lagi di masa depan, kami mengenang para pejuang reformasi yang sudah meninggalkan dunia maupun masih terus berjuang mempertahankan dan merawat demokrasi untuk generasi selanjutnya,” sambungnya.

Alasan ketiga, lanjut dia, paling penting adalah melalui gerakan jalan sehat di perayaan 25 tahun reformasi, seluruh aktivis 98 dan relawan mengingatkan pemerintah tetap menjaga demokrasi dengan baik, termasuk mengenai penyelenggaraan Pemilu dan masa jabatan presiden.

“Tujuan ketiga yang paling penting adalah kami seluruh aktivis 98 dan relawan mengingatkan kepada pemerintah agar tetap disiplin menjaga demokrasi, disiplin menjalankan kedaulatan, disiplin melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali, dan disiplin menjalankan tugas sebagai presiden hanya 2 periode sesuai dengan konstitusi berlaku,” tandasnya.

2 dari 3 halaman

Waktu Acara 21 Mei 2023

Lebih lanjut Tino menuturkan kegiatan jalan sehat akan berlangsung Minggu 21 Mei 2023 mulai pukul 05.30 WIB dengan rute jalan santai yang direncanakan mulai dari depan FX Sudirman, Semanggi, dan berakhir di DPR RI.

Dalam acara ini, tak dipungut biaya alias gratis, peserta hanya diminta mengisi pendaftaran dan wajib mengenakan pakaian hitam-hitam pada saat pelaksanaan. Masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat mendaftar melalui link reformasimemanggil.id. Pendaftar diharuskan memilih menolak gagasan presiden tiga kali dan penundaan pemilu sebelum melanjutkan proses pendaftaran sesuai petunjuk di link tersebut.

Selain dua unit mobil Sigra 10 DMT, panitia turut menyediakan doorprize hadiah utama lain berupa dua tiket umrah dan 5 sepeda motor Mio M3. Tak hanya itu, masih ada pula puluhan doorprize yang disediakan untuk peserta, diantaranya terdiri atas 25 laptop Lenovo, 25 HP Realme, 25 Sepeda Pacific Ekotix, dan 25 kulkas AQR.

Dengan hastag #tolak3periode, #jagademokrasi dan #konstitusihargamati pihak panitia berharap kegiatan ini mendapat animo seluruh masyarakat Indonesia, baik yang berada di Jakarta maupun luar Jakarta.

Terpisah, Direktur Eksekutif ALGORITMA, Aditya Perdana berkomentar langkah dilakukan Roemah Djoeang dan Aldera dengan menggelar kegiatan jalan dengan salah satu syarat pendaftaran berupa penolakan presiden tiga periode dan penundaan pemilu sebagai upaya elemen masyarakat menjaga demokrasi tetap berjalan dengan baik.

“Ini bisa dilihat sebagai upaya elemen masyarakat menjaga agar masa jabatan tiga periode atau penundaan Pemilu tak terealisasi. Terkait penundaan pemilu, kita memang perlu waspada kepada pihak-pihak yang masih berkeinginan untuk mendorong penundaan pemilu,” ujar Aditya, Jumat (14/04/2023).

3 dari 3 halaman

Potensi Penundaan Pemilu Masih Terbuka Luas

“Kewaspadaan ini penting karena potensi untuk mendorong hal ini masih terbuka luas dapat dilakukan oleh siapapun. Hanya saja tentu aspirasi publik yang dapat dilihat dari berbagai survei telah menyatakan bahwa pemilih kita menolak tunda pemilu dan bahkan perpanjangan masa jabatan presiden,” tandas dosen ilmu politik FISIP UI ini.

Sebelumnya penolakan atas masa jabatan presiden tiga periode telah dilontarkan berbagai pihak, salah satunya aktivis 98 yang tergabung dalam Konsolidasi Demokrasi Aktivis (KDA) 98. Berbagai unjuk rasa juga dilakukan elemen mahasiswa di berbagai kota-kota besar penjuru Indonesia untuk memprotes kabar perihal pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menunda pemilihan presiden 2024. Para pendemo berpendapat demokrasi terancam bila dilakukan penundaan pemilu yang akan memungkinkan Presiden Joko Widodo tetap berkuasa setelah dua periode.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta sebelumnya juga membatalkan putusan perkara perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tahapan Pemilu 2024. Dalam proses banding tersebut, PT DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PT.Jkt.Pst yang menghukum KPU untuk menunda tahapan pemilu.