Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan itu, Airlangga Hartarto menyatakan pertemuan antar partai politik yang berbeda koalisi ini merupakan upaya menciptakan Pemilu 2024 damai dan adem.
“Kami sampaikan juga kepada Bapak SBY bahwa ini adalah silaturahmi dan menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya. Jadi tentu pertemuan kali ini saya bawa pengurus yang mewakili Partai Golkar yang bertemu dengan Demokrat. Kita ingin pertemuan ini agar diliput secara transparan,” tutur Airlangga di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2023).
Baca Juga
Menurut Airlangga, saat ini baik Partai Golkar dan Demokrat memang memiliki kursi berbeda, yakni berada di pemerintahan dan oposisi. Termasuk juga dalam kontestansi pemilu yang keduanya berbeda koalisi, yakni Partai Golkar dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Demokrat dengan Koalisi Perubahan.
Advertisement
“Tentu saya menyampaikan bahwa Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik. Karena penting bagi Indonesia agar seluruh partai ini suasananya adem dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang, tapi pesta politik dengan kebahagian,” jelas dia.
Untuk mencapai kebahagiaan dalam pesta politik, lanjut Airlangga, tentu hanya bisa dicapai jika komunikasi antar partai politik terjalin baik.
“Itu apakah berasal dari koalisi yang sama atau berbeda, tetap komunikasinya intens. Itulah yang ingin kita bangun karena Indonesia adalah negara besar dan tidak mungkin satu partai politik bisa menyelesaikan semua prsoalan di negeri ini. Kita harus bersama-sama,” kata Airlangga.
Kilas Balik Kebersamaan Golkar-Demokrat
Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY pun mengulas momen kebersamaan partainya dengan Golkar, yakni selama 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI SBY pada 2004-2014.
“Tentu semangatnya adalah bagaimana Indonesia ini makin maju dan makin sejahtera. Demokrasinya juga makin berkeadaban dan kita beharap tidak ada hak warga negara yang dikebiri, baik itu hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih dalam kontestasi pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif 2024 mendatang,” ujar AHY.
Advertisement