PAN Dikabarkan Bakal Merapat Dukung Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024, PDIP: Tunggu Saja

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waktum) PAN Yandri Susanto menanggapi peluang kemungkinan Partai Golkar bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra.

"Semua kemungkinan itu sangat terbuka karena belum satu koalisi pun sekarang yang memantapkan siapa dengan siapa, partai apa dengan partai apa, belum ada," ujar Yandri seperti dikutip dari Antara, Minggu 7 Mei 2023.

Yandri menuturkan, masing-masing partai politik saat ini masih mencari pola dan belum melakukan finalisasi terkait koalisi dan calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Mau Partai Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PAN, mau yang lain, semuanya masih mencari pola sekarang. Semua masih sangat cair, belum ada yang katakan putus sekarang. Belum ada yang memfinalisasi koalisi dan calon yang akan diusung," ujarnya.

Yandri menilai, koalisi antarpartai saat ini masih belum bisa dipastikan. Oleh karenanya, kata dia, silaturahim atau pertemuan antar-pimpinan partai politik merupakan hal yang penting.

"Sekarang masih sangat cair dan itu bagus. Misalkan, nanti ada perbedaan pilihan, perbedaan calon, karena sudah sering bersilaturahim, ketegangan di tahun 2024 bisa lebih di netralisasi, tidak seperti di tahun 2019. Makanya silaturahim itu penting," tutur dia.

Yandri juga mengatakan dirinya menghormati pertemuan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di resto Plataran Senayan, Jakarta, pada Rabu 3 Mei 2023.

"Semuanya kira hormati dan bagus dinamika sekarang. Silaturahim ini kan bagus sekarang, saling mengunjungi, saling tukar pikiran. Kemudian, sepertinya ingin membangun koalisi, tapi belum ada kata akhir," ujarnya.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi tak sepakat dengan pernyataan Demokrat dan PKS bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus netral dan tak terlibat dalam Pemilu 2024.

Menurutnya Jokowi justru tidak boleh netral. "Presiden Jokowi tidak boleh netral di pemilu 2024. Harus juga aktif memonitor agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan Luber, Jurdil, berkualitas dan berintegritas, aman dan damai," kata dia pada wartawan, Selasa 9 Mei 2023.

PAN menilai campur tangan Jokowi sejauh ini masih wajar. "Sikap dan tindakan Presiden Jokowi soal pemilu presiden 2024 menurut PAN masih dalam koridor yuridis dan etis," kata dia.

Menurutnya, tidak ada pelanggaran hukum dan Undang-undang jika Presiden sering bertemu, berdiskusi, bertukar-pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah.

"Bahkan hal tersebut harus dilakukan agar jalannya pemerintahan bisa baik, kuat, untuk mewujudkan clean government and good governance,” kata Viva.

Dia juga mengingatkan bahwa jabatan politik dan jabatan publik. "Jika bicara soal politik, atau ikut ke dalam proses politik, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebagai keniscayaan atau taken for granted," pungkasnya.