KPK Angkat Suara Usai KPU Dinilai Terobos Aturan MK soal Eks Napi Korupsi Nyaleg

Sebelumnya diberitakan, KPU dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sejumlah aliansi masyarakat sipil telah membuka celah terhadap eks narapidana (napi) korupsi untuk bisa maju ke ajang pencalonan Pemilu Legislatif 2024 dengan tidak sesuai keputusan MK.

"Kami menyoal tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD (PKPU 10/2023) dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPD (PKPU 11/2023)," kata ICW lewat laman pribadinya, seperti dikutip Selasa 23 Mei 2023.

ICW menilai, tindakan KPU itu dapat dikategorikan sebagai pembangkangan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena membolehkan calon anggota legislatif (caleg) eks napi korupsi melenggang sebelum masa jeda lima tahun sebagai hukuman tambahan pencabutan hak politik pasca pidana pokok kurungan penjara.

"KPU pun menunjukkan sikap permisif terhadap praktik korupsi politik serta memberikan “karpet merah” kepada para koruptor dalam mengikuti pesta demokrasi tahun 2024 mendatang," kritik ICW.

ICW mengurai, sumber persoalannya ada pada Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023. Dua aturan itu secara sederhana menyebutkan bahwa mantan terpidana korupsi diperbolehkan maju sebagai calon anggota legislatif tanpa harus melewati masa jeda waktu lima tahun sepanjang vonis pengadilannya memuat pencabutan hak politik.

"ICW meyakini ada rentetan kekeliruan logika pikir dari KPU menyangkut hal tersebut. Pertama, PKPU, baik untuk calon anggota DPR, DPRD, maupun DPD bertentangan dengan Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023. Sebab, dua putusan MK itu sama sekali tidak memberikan pengecualian syarat berupa adanya pencabutan hak politik jika mantan terpidana korupsi ingin maju sebagai calon anggota legislatif," kritik ICW.

ICW meyakini, MK mewajibkan bagi mantan terpidana korupsi untuk melewati masa jeda waktu terlebih dahulu selama lima tahun sebelum diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif, tanpa ada pengecualian apapun. Termasuk pencabutan hak politik.

"KPU keliru dalam memahami perhitungan waktu bagi mantan terpidana korupsi yang diperbolehkan ikut dalam kontestasi politik," ICW menandasi.