Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan, pihaknya tidak terlibat dalam urusan restu kepada siapa pun perihal calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024. Dia meminta masyarakat untuk dapat menentukan sendiri pilihan calon pemimpin yang nantinya akan dipilih.
“Apa kita harus merestui? siapa saja? kalau sekarang sampean nanya merestui Ganjar Pranowo? apakah saya harus jawab? kan enggak, bukan urusan kita. Apakah saya merestui Prabowo? ya ndak akan saya jawab wong bukan urusan kita. Wapres ini direstui? ndak akan saya jawab, wong bukan urusan kita, silakan masyarakat menilai sendiri ya,” kata pria karib disapa Gus Yahya di Kantor Pusat PBNU Jakarta, Kamis (25/4/2023).
Gus Yahya memastikan, urusan capres-cawapres adalah milik partai politik (parpol). PBNU sebagai ormas keagamaan tidak mau diseret dalam menentukan siapa sosok yang cocok terhadap pilihan masing-masing parpol.
Advertisement
“Silahkan, itukan bukan uruan kami. Itu urusannya partai-partai silahkan, mau pilih siapa aja silakan. Kami (hanya) mau liat apa tawaran-tawaran konkretnya,” jelas dia.
Meski begitu, Gus Yahya mewanti untuk tidak menggunakan identitas NU dalam berkontestasi di ranah politik. Sekali pun mereka yang akan maju nantinya adalah orang dari NU.
“Siapapun, walaupun orang NU ndak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik, dia harus punya kredibilitasnya sendiri, harus punya prestasinya sendiri, dia harus punya tawarannya sendiri, bukan hanya sekedar mengandalkan asal NU,” minta Gus Yahya.
Gus Yahya Larang Capres-Cawapres Gunakan Politik Identitas NU
Terakhir, Gus Yahya menegaskan tidak mentoleransi segala bentuk politik identitas saat pesta demokrasi nanti. Bahkan sebagai pemegang mandat tertinggi di PBNU, dia melarang ada politik berdasarkan identitas NU.
“Kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU. Jadi kami tidak mau ada kompetitor (kampanyeny) pilih orang NU,” Gus Yahya menandasi.
Advertisement