Cegah Korupsi, Legislator PAN Dukung LHKPN Jadi Syarat Wajib Caleg Terpilih

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh calon terpilih.

Menaggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus mangaku setuju dengan syarat tersebut demi upaya pencegahan korupsi.

"Kita berikan apresiasi, sebagai calon pejabat negara setiap caleg yang sudah dipastikan terpilih menjadi anggota legislatif itu harus diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN-nya. Ini dimaksudkan dalam rangka mencegah terjadinya korupsi," kata Guspardi saat dihubungi, Rabu (24/5/2023).

Gurpardi menyinggung adanya caleg yang berniat memanfaatkan posisinya setelah terpilih. Salah satunya untuk memperkaya diri sendiri.

"Kan banyak juga maksud orang menjadi anggota legislatif itu, ada yang ingin mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara, ada juga yang ingin cari perolehan dan sebagainya. Ini salah satu cara mencegah terjadinya korupsi," katanya.

"Dengan LHKPN-kan diketahui nilai harta kekayaan seseorang, apakah pengusaha kan harus jelas, harus transparan, tetapi ada sesuatu yang tidak jelas tentu perlu dicurigai, diduga dari mana uangnya, apakah ketika dia jadi anggota legislatif bermain proyek, memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri atau bagaimana," tambahnya.

Ia juga tidak mempermasalahkan jika pelamar memiliki banyak properti karena ia seorang pengusaha. Namun, dia mengingatkan bahwa benar uang itu berasal dari bisnisnya.

"Jadi siapapun berhak untuk berusaha, tapi jangan dia dengan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, ini nggak boleh," katanya.