Sekjen PDIP Tanggapi SBY soal Rumor Sistem Pemilu: Pemimpin Tidak Perlu Menakut-nakuti

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui usai melepas pemudik di Parkiran Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2023). (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan seorang pemimpin seharusnya tidak menakut-nakuti rakyat.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut bakal terjadi chaos atau kekacauan politik apabila sistem pemilu berubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

Menurut Hasto, seorang pemimpin sebaiknya bisa bersikap seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, dan Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin untuk mendorong pemilu berjalan lancar.

"Tidak perlu seorang pemimpin menakut-nakuti rakyat selama para pemimpin punya sikap kenegarawanan yang kuat dan Presiden Jokowi, KH. Maruf Amin, Ibu Megawati Soekarnoputri semuanya mendorong dengan sikap kenegarawanan untuk menghasilkan pemilu yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Terkait sistem kepemiluan, dia menyebut PDIP partai yang siap dengan kondisi apa pun. Sebab, parpol berlambang Banteng moncong putih selalu mendorong pelembagaan partai.

Dari situ, kata Hasto, PDIP mampu menghadirkan stok kader. Hasto mencontohkan sosok seperti Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo terlahir dari proses pelembagaan partai dengan kaderisasi.

"PDIP selalu siap. Baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup, meskipun PDIP berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup, tetapi kami juga siap apa pun yang diputuskan oleh MK," ujar nya.

Jelang Pemilu 2024, suasana kian memanas. Hal ini dipicu oleh wacananya akan diterapkan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai politik akibat ada yang menggugatnya di Mahkamah Konstitusi (MK).

2 dari 2 halaman

Minta Denny Indrayana Tanggung Jawab

Denny Indrayana menemui Menko Polhukam Mahfud Md, Kamis (21/11/2019). (Liputan6.com/ Putu Merta Surya Putra)

Lebih jauh, Hasto juga meminta Denny Indrayana bertanggung jawab, karena jadi yang pertama kali menuding putusan MK sudah dibuat meloloskan sistem proporsional tertutup, padahal MK belum mengumumkan apapun.

Hasto mengatakan pihaknya sangat menyesalkan pernyataan Denny Indrayana tanpa menyebut sumber yang jelas, namun kemudian telah menciptakan suatu spekulasi politik tertentu yang tidak benar.

"Jadi, jangan apa yang menjadi pengalaman dari Pak Denny dalam pemerintahan sebelumnya sepertinya (seakan-akan dituduh) kemudian terjadi dalam pemerintahan saat ini," kata Hasto