Gerindra Minta Kader Jaga Perilaku, Jangan Jadi Beban Kemenangan Prabowo di Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan para kader untuk tidak sombong dengan hasil berbagai lembaga survei yang menunjukkan kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Seluruh jajaran diminta menjaga sikap dan perilaku agar tidak menjadi beban.

“Jaga kesehatan, kekuatan. Jangan ada kader, Gerindra, pembela Prabowo, pendukung, relawan, malah jadi beban buat kemenangan Prabowo, maka saudara yang tenang, yang sopan, jangan buat masalah,” tutur Muzani dalam acara Konsolidasi Saksi TPS Partai Gerindra Jakarta Timur (Jaktim) di GOR Jatinegara, Sabtu (10/6/2023).

Menurut Muzani, memang jika melihat pemberitaan, membaca hasil survei, aktif di sosial media, menonton TV rasanya jajaran Partai Gerindra ingin Pemilu dan Pilpres 2024 segera dilaksanakan. Sebab, tidak sabar melihat Prabowo Subianto menjadi presiden.

“Tapi saudara-saudara sekalian, pemberitaan apapun, hasil survei apapun, kata orang tentang Pak Prabowo, surveinya naik, bagus, saudara semua kami minta dengan hormat para pengurus partai, PAC, DPC, koordinator saksi, tidak usah grusak-grusuk, yang tenang. Karena apa, karena Pemilu baru akan berlangsung 8 bulan lagi,” jelas dia.

Dengan rentang waktu yang masih lama, lanjut Muzani, para kader diminta untuk bersabar dan tetap bekerja keras memenangkan Prabowo Subianto. Sambangi setiap rumah terdekat untuk memastikan para tetangga memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024.

“Sebagai orang yang mendukung Pak Prabowo, kita harus menjadi perilaku yang disenangi masyarakat. Jangan sombong, takabur, grasak-grusuk. Kalau ada orang yg tidak suka dengan pak prabowo dijawab tapi yang sopan. Kalau ada yang mengkritik partai Gerindra, dijawab tapi yang baik. Kalau ada yang mengkritik atas apa yang kita kerjakan, dijelaskan tapi yang sopan. Semua adalah saudara kita, semua adalah sahabat kita,” Muzani menandaskan.

Jangan Obral Janji Kasbon, Harus Realistis

Ahmad Muzani mengingatkan kepada seluruh calon anggota legislatif baik dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk tidak mengumbar janji politik yang tidak realistis.

Menurut Muzani, para caleg Gerindra harus berkampanye dengan janji-janji yang realistis untuk ditepati. Karena rakyat akan sangat kecewa apabila nantinya setelah terpilih, caleg yang bersangkutan tidak menepati janjinya. Dan itu akan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik.

"Saya berpesan kepada calon anggota DPR RI, DPR provinsi, dan kabupaten kota, jangan mengumbar janji politik yang terlalu obral. Para caleg Gerindra jangan menggunakan politik kasbon. Janji-janji yang berat tapi sulit untuk dipenuhi. Jangan janji-janji kasbon, utang dulu baru ditepati. Jangan lakukan itu karena itu sangat berbahaya. Dan itu akan menyebabkan orang-orang akan antipati terhadap partai politik. Para caleg gerindra boleh berbicara berjanji program-program apa saja tapi harus realistis," kata Muzani di lokasi.

Muzani menjelaskan, pelaksanaan Pemilu 2024 kurang dari delapan bulan. Itu sebabnya, para caleg harus betul-betul memahami apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Karena Partai Gerindra didirikan dengan tujuan sebagai alat penyambung lidah rakyat.

"Urusan di Demak yang tidak pernah kelar itu banjir rob. Dari mana? Dari air laut. Begitu musim panas banjir rob. Begitu musim hujan banjir air hujan. Ini yang menjadi masalah di Demak. Karena itu sebagai tanggung jawab harus ada penanganan banjir. Dan itu sudah dilakukan oleh wakil dari Gerindra di DPR RI oleh Pak Wachid," jelas Muzani.

Dia mengatakan, sebagai anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Gerindra, Abdul Wachid telah menyampaikan aspirasi rakyat Demak berkaitan dengan masalah banjir kepada Badan Nasional Penanggulangan Becana (BNPB). Dan BNPB telah menyanggupi untuk masalah banjir rob di Demak segera diatasi oleh pemerintah pusat.

"Jadi masalah-masalah seperti ini hanya bisa diselesaikan lewat jalur politik. Begitu juga soal pupuk. Pupuk subsidi katanya ada, tapi barangnya nggak ada. Siapa yang bisa selesaikan ini? Itu namanya politik. Kebutuhan pupuk subsidi diperkirakan selama satu tahun Rp 65 triliun. Negara cuma menyediakan Rp 22-25 T. Sementara kebutuhannya Rp 65-75 T. Tidak cukup. Karena nggak cukup maka tiap waktu pupuk ini menjadi masalah," jelas Wakil Ketua MPR itu.

"Penyelesaiannya bagaimana? Ya politik antara eksekutif dan legislatif, antara DPR dan Presiden duduk bersama membicarakan penyelesaian masalah pupuk. Kalau presiden dan DPR-nya berpihak ke petani pasti selesai masalahnya," imbuh Muzani.