Liputan6.com, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuka peluang mengusung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Terlebih, kata dia nama Ridwan Kamil menguat dalam hasil rembuk pendapat PSI.
"Ya pasti ada kemungkinan karena Pak RK salah satu figur yg ada di rembuk pendapat," kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William A Sarana dalam diskusi Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta bertajuk Mimbar Solidaritas, Selasa (20/6/2023).
Baca Juga
Menurut William, selain nama Ridwan Kamil partainya terbuka bagi tokoh di luar kader lainnya untuk diusung maju Pilkada maupun Pilpres 2024. Dengan syarat, sosok tersebut memiliki kapasitas yang senada dengan PSI.
Advertisement
"Soal mungkin mencalonkan di luar kader, jadi PSI ini berkomitmen untuk menjadi wadah bagi siapapun warga masyarakat atau figur politik yang memiliki kapabilitas dan juga kapasitas," jelas dia.
PSI, lanjut dia ingin menjadi wadah yang bisa memajukan siapapun figur yang memiliki nilai yang sama dengan PSI, kendati figur tersebut bukan kader PSI.
"Jadi kalaupun dia bukan kader dari PSI, kita sangat terbuka, selama dia memiliki DNA yg sama dengan PSI, dan memiliki kapasitas yang cukup memimpin DKI," ucap dia.
Sebelumnya, nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menguat dalam poros pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta untuk pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2024. Hal ini, terungkap dalam temuan lembaga Arus Survei Indonesia (ASI).
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an mengatakan pada survei bertajuk evaluasi kinerja dan peta elektoral Pilkada DKI Jakarta 2024, pihaknya melakukan simulasi 21 kandidat calon gubernur DKI Jakarta dengan pertanyaan tertutup. Di antara nama-nama itu, Anies Baswedan masih unggul.
Prabowo Subianto menilai Gibran berpeluang besar untuk berkompetisi di Pilgub DKI Jakarta maupun Jawa Tengah. Hal ini ia sampaikan saat makan malam bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung pada Selasa (24/1/2023).
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Hilangkan Nama Anies
Namun, kata Ali pihaknya mencoba menghilangkan nama Anies Baswedan lantaran keikutsertaan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hasilnya, dari simulasi 8, 5, hingga, 3 kandidat calon gubernur, suara untuk Anies Baswedan pindah ke Ridwan Kamil.
"Hari ini kalau kita lihat belahannya, itu masih dua, belahan Anies dan belahan Ahok. Ridwan Kamil itu kalau kita baca irisannya, itu irisannya ke Anies. Karenanya begitu nama Anies dihilangkan, posisi Ridwan Kamil menguat," kata Ali di Hotel Cikini, Rabu 31 Mei 2023.
Pada simulasi 8 kandidat gubernur DKI Jakarta, elektabilitas Ridwan Kamil unggul dengan perolehan 35,5 persen, disusul Heru Budi Hartono (16,3 persen), Gibran Rakabuming Raka (13,5 persen), Ahmad Sahroni (8,0 persen), Ahmad Riza Patria (6,5 persen), Emil Dardak (3,5 persen), Bima Arya (3,0 persen), Abdullah Azwar Anas (2,0 persen).
Lalu, pada simulasi 5 kandidat calon gubernur DKI Jakarta Ridwal Kamil kembali unggul dengan perolehan survei 39,3 persen, disusul Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (17,5 persen), Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (16,0 persen), Ahmad Riza Patria (8,3 persen), Wali Kota Bogor Bima Arya (4,8 persen).
"Nah kemudian, Heru Budi Hartono itu irisannya Jokowi, disitu juga ada Ahok, terus PDIP. Kalau misalkan RK, itu bisa Golkar, PKS, dan partai-partai di sekitar itu," kata Ali.
Advertisement
Terbagi 2 Blok
Sejauh ini, lanjut dia calon gubernur DKI Jakarta masih terbagi ke dalam dua blok pendukung Anies ke Ridwan Kamil dan pendukung Jokowi ke Ahok dan Heru Budi.
"Sekarang yang saya perhatikan masih dua blok, tidak tahu apakah nanti Ahmad Sahroni itu muncul sebagai blok ketiga, itu bisa terjadi. Ini juga related dengan kondisi nasional.
Ali menyampaikan, konfigurasi Pilpres kemungkinan dapat merembet ke konfigurasi Pilkada di DKI Jakarta. Dia menyebut, apabila terbentuk tiga poros calon presiden (Capres), maka dapat berpengaruh ke Pilkada di daerah, termasuk Jakarta.
"Tapi kalau untuk per hari ini, karena poros-poros nasional belum terbentuk secara tegas karena belum daftar ke KPU," kata dia.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.