Dewan Pakar Sebut Luhut Binsar Pandjaitan Layak Gantikan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar

Rupanya, kondisi ini membuat Dewan Pakar Golkar membuncah. Elite Golkar yang tergabung di dalam Dewan Pakar menggelar Rapat Pleno pada Minggu, 9 Juli 2023. Hasilnya, ada tiga rekomendasi yang harus dijalankan Airlangga Hartarto sebagai pucuk pimpinan partai.

Rekomendasi pertama, meminta Airlangga membentuk poros baru di luar koalisi yang sudah ada, sejauh memenuhi electoral presidential threshold. Poros baru ini dinilai akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki kendaraan politik dalam pencapresan.

Selain itu, poros baru juga akan membangkitkan moril seluruh calon anggota legislatif Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan pemilihan anggota legislatif Partai Golkar dalam pemilu 2024.

Rekomendasi kedua, sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai mandataris Munas X yaitu, Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan calon wakil presidennya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.

Rekomendasi ketiga, dalam rangka menyukseskan pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan pileg dan pilpres 2024.

Dengan waktu yang sudah mepet menjelang pilpres 2024, menurut Ridwan, Airlangga hanya punya waktu sampai Agustus untuk menentukan sikap Partai Golkar.

Jika sampai Agustus Partai Golkar tidak membuat poros baru, maka satu-satunya jalan adalah munaslub.

"Memang (munaslub) tidak jadi rekomendasi, tapi itu akan jalan bila tidak jadi (poros). Makanya kita kasih batas Agustus, bukan sampai Oktober. Kalau kita biarkan sampai Oktober, ya hancur Golkar," ujar anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan kepada Liputan6.com, Selasa, 11 Juli 2023.

"Keputusan jelas tiga poin, tidak ada munaslub. Pertanyaan sekarang kalau Agustus tidak bisa poros baru, apa jalannya? Ya kita harus gabung koalisi yang ada. Nah, kalau kita berkoalisi, harus diubah dulu keputusan munas dan mengubah itu jalan satu-satunya munaslub," jelas Ridwan.