Moeldoko Sebut Ketua Bawaslu Cuma Curhat soal Tunda Pilkada Serentak 2024

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Presiden, Moeldoko memastikan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja hanya menyampaikan curahan hati (curhat) soal opsi penundaan Pilkada Serentak 2024, bukan menyampaikan usulan resmi atas nama lembaga.

"Belum (pengajuan resmi), curhat kok resmi," kata Moeldoko dilansir dari Antara, Jumat (14/7/2023).

Moeldoko menegaskan, pemerintah hingga kini tidak melakukan intervensi pada penyelenggaraan pemilu presiden (pilpres) dan Pilkada Serentak 2024.

"Pemerintah kan konteksnya tidak bisa juga mengintervensi," tambah Moeldoko.

Bahkan, kata Moedoko, pemerintah terus mendukung logistik untuk Pilpres dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

"Penyelenggaranya pemilu kan KPU, tetapi bagaimana faktor keamanan, itu tugas pemerintah. Persoalan distribusi logistik persoalan, pemerintah juga hadir di situ, anggaran juga," ungkap Moeldoko.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan Pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Menurut Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (Pilkada) karena ini pertama kali serentak," ujar Bagja dilansir dari Antara, Jumat (14/7/2023).

Lebih lanjut, dia mencontohkan apabila ada gangguan keamanan di suatu daerah, polisi berpotensi kesulitan mendapatkan bantuan dari pasukan di daerah lain karena daerah lain juga tengah menyelenggarakan Pilkada.

"Kalau sebelumnya, misalnya, pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," ucap Bagja.