Liputan6.com, Jakarta Bakal calon presiden yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan di Pemilu 2024 Anies Baswedan mengatakan, banyak perjanjian investasi yang berskala besar dan perjanjian perdagangan tidak dilakukan di Jakarta.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, penandatanganan perjanjian itu lebih banyak dilakukan di Singapura.
Baca Juga
"Perjanjian perjanjian investasi yang skalanya besar atau perjanjian perdagangan yang skalanya besar sering sekali tidak menggunakan Jakarta sebagai lokasi penandatanganannya. Tanda tangannya dimana? banyak tanda tangannya di Singapura," ujar Anies di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Advertisement
Dia menjelaskan, ketika perjanjian itu ditandatangani di Singapura berarti menggunakan hukum di sana. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia.
"Ketika ditandatangan di Singapura artinya dia menggunakan sistem hukum Singapura bila ditemukan ada masalah. Kenapa mereka tidak mau tanda tangan di sini? ini PR besar buat kita," ujar Anies Baswedan.
Dia mengungkapkan, Indonesia memerlukan kepastian hukum. Serta jaminan kebebasan ekspresi warganya. Karena selama ini ada ketakutan seseorang mengungkap fakta bisa dikriminalisasi.
"Tapi bila itu muncul yang muncul adalah rasa takut, yang kemudian muncul adalah ketidakpastian hukum. Jadi ini aspek kedua yang penting sekali menjadi perhatian bagi kita semua," kata Anies.
Â
Indonesia Butuh Investasi hampir Rp 6.000 Triliun untuk Topang Ekonomi
Indonesia membutuhkan investasi kurang hampir Rp 6.000 triliun pada periode 2020 hingga 2024. Investasi tersebut dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pemerintah.
"Investasi ini menjadi kunci untuk pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia, kami sampaikan bahwa kebutuhan investasi 2020-2024 ini sebesar antara Rp 5.800 triliun-Rp 5.900 triliun," kata Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Riyatno dikutip dari Antara, Kamis (6/7/2023).
Dari total jumlah tersebut, secara komposisi kebutuhan paling besar berasal dari sektor swasta yakni sebesar Rp 4.858 triliun-Rp 4.949 triliun atau 82-84 persen dari keseluruhan kebutuhan investasi.
Sedangkan nilai investasi yang dibutuhkan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berada pada kisaran Rp 503triliun-Rp 577 triliun atau 8,5-9,7 persen, kemudian dari sektor pemerintah senilai Rp 439 triliun-Rp 497 triliun atau sebesar 7,5-8,4 persen.
"Jadi kami di bidang investasi ini, tugasnya adalah menarik investasi baik dari dalam maupun dari luar, karena sekali lagi kebutuhan investasi ini lebih banyak dari sektor swasta," ujar Riyatno.
Â
Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com
Advertisement