Gerindra Beberkan 4 Fakta Hukum Capres Prabowo Subianto Tak Pernah Lakukan Pelanggaran HAM

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons pernyataan politisi PDIP Adian Napitupulu yang menyatakan agar masyarakat tidak memilih capres 2024 yang memiliki rekam jejak pernah melakukan pelanggaran HAM. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons pernyataan politisi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu yang menyatakan agar masyarakat tidak memilih calon presiden (capres) 2024 yang memiliki rekam jejak pernah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Habiburokhman meyakini, pernyataan Adian tersebut bukan ditunjukkan kepada kepada Prabowo Subianto.

Pasalnya, kata dia, jika terbukti pernah melanggar HAM, Prabowo tidak mungkin digandeng oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 lalu.

"Kami sepakat dengan pernyataan tersebut, Adian orang baik dan sangat mengerti hukum. Itu adalah pernyataan normatif saja," ujar Habiburokhman melalui keterangan tertulis, Senin (31/7/2023).

Dia menambahkan, Adian tidak mungkin juga membuat pernyataan seperti itu kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, karena saat ini Gerindra sudah tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah dan Prabowo dipercaya menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak mungkin juga beliau tendensius kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo kan pernah menjadi cawapres Bu Megawati dan saat ini masih menjabat sebagai Menhan dalam koalisi bersama-sama PDIP," papar Habiburokhman.

Selain itu, Habiburokhman yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menegaskan, dalam catatan sejarah pun Prabowo tidak terbukti melanggar HAM seperti isu yang sering dimunculkan menjelang pemilihan presiden.

"Yang jelas tak ada setitik pun fakta hukum bahwa Pak Prabowo pernah melanggar HAM. Terkait fitnah di media sosial soal kasus penghilangan paksa crystal clear Pak Prabowo tidak bersalah," terang dia.

Hasil survei yang digelar Charta Politika dan Poltracking Indonesia, menempatkan Ganjar Pranowo, dengan elektabilitas tertinggi sebagai Capres 2024 disusul Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

2 dari 3 halaman

Beberkan 4 Fakta Hukum Prabowo Subianto

Prabowo Resmikan Kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan pidato saat meresmikan Kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra di Jalan Letjen S Parman, Jakarta, Sabtu (7/1/2023). Prabowo berpesan kepada para kader untuk bekerja keras menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024 atau tinggal satu tahun lagi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kemudian, Habiburokhman menegaskan, terdapat empat fakta hukum yang menerangkan Prabowo tidak ada kaitannya dengan kasus pelanggaran HAM tersebut.

"Pertama, tidak ada satu alat bukti pun dalam persidangan Tim Mawar yang menyebut keterlibatan Pak Prabowo sebagai orang yang melakukan, bersama-sama melakukan atau menyuruh melakukan penculikan tersebut," ucap dia.

Kedua, lanjut Habiburokhman, surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira kepada Prabowo hanyalah sebuah saran, bukan keputusan yang mengikat.

"Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor : KEP/03/VIII/1998/DKP hanya merupakan pendapat dan saran dan dengan demikian bukan sebuah putusan yang final dan mengikat," kata dia.

3 dari 3 halaman

Fakta Lainnya Terkait Prabowo Subianto

Prabowo Daftarkan Partai Gerindra ke KPU — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan keterangan saat mendaftarkan partai politiknya sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (8/8/2022). Pada hari kedelapan ini, KPU menerima pendaftaran empat partai politik di antaranya Partai Republiku Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Lalu fakta lainnya, lanjut Habiburokhman, soal pemberhentian Prabowo oleh Presiden BJ Habibie dari jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dilakukan dengan pemberhentian secara terhormat.

"Ketiga, keputusan Presiden BJ Habibie yang merupakan panglima tertinggi soal pemberhentian terhadap Pak Prabowo bukanlah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, tetapi Pemberhentian Dengan Hormat yang disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Pak Prabowo yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap negara dan bangsa selaku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia," terang dia.

Terakhir, Habiburokhman menyampaikan sudah lebih dari 16 tahun sejak tahun 2006 Komnas HAM tidak pernah bisa melengkapi hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat penculikan aktivis yang dinyatakan kurang lengkap oleh Kejaksaan Agung.

"Padahal menurut ketentuan Pasal 20 UU Nomor 26 Tahun 2000. Waktu Komnas HAM untuk melengkapi hasil penyelidikan hanyalah 30 hari sejak diterimanya hasil penyelidikan oleh Kejaksaan Agung," tegas Habiburokhman.