Ganjar Pranowo Utamakan Dialog Jika Ada Ormas Hambat Investasi Sebuah Daerah

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menceritakan tantangan yang dihadapi oleh daerah terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kadang bergerak menolak investasi di wilayahnya.

Hal ini diungkapkannya saat menjadi keynote speaker pada webinar dengan tema 'Pemantapan Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum' yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (1/8/2023).

Dalam webinar tersebut, Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya pemberdayaan, pelatihan, pengawasan, dan pemantauan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Permendagri Nomor 56 tahun 2017.

Ia juga menekankan perlunya deteksi dini melalui Tim Terpadu Pengawasan Ormas, termasuk peran Bin Daerah, kepolisian, dan TNI dalam membentuk early warning system untuk mengantisipasi potensi masalah yang muncul dari ormas.

"Kita lakukan deteksi dini, peran Bin Daerah ini penting. Sehingga ada early warning system. Tentunya ada juga deteksi dan antisipasi dari kepolisian, TNI yang sering blusukan, dan di grup forkopimda ada early warning system," ujar Ganjar.

Meskipun mengakui bahwa ormas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, namun ia juga mengakui bahwa terkadang ada ekses yang tidak baik dari aktivitas ormas.

Untuk itu, Politikus PDIP ini menekankan pentingnya sistem pengaduan dari masyarakat agar permasalahan dapat diatasi dengan cepat.

"Tapi ada satu dua ormas kadang-kadang melampaui. Karena banyak investasi masuk di Jawa Tengah, contohnya kemarin ada (investor) yang mengadu diganggu ormas X. Langsung saya telepon, dekati, ajak bicara apa maunya, representasi perusahaannya, setelah duduk bersama ini persoalan dalam investasi, ekses yang muncul karena akses nya buntu," ujarnya.