Sekolah Swasta Jadi Penyumbang Inflasi, Ini Usul Partai Buruh

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat biaya pendidikan dari tahun ke tahun terus meningkat. Yang menarik, disebut sekolah swasta jadi salah satu penyumbang inflasi pada Juli 2023.

Menyikapi hal tersebut, Staf Khusus Departemen Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh Muhammad Ridha, mengusulkan reformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan. Pertama, perlu ada upaya dari pemerintah untuk mengendalikan penetapan biaya penyelenggaraan pendidikan di institusi swasta.

“Negara harus menciptakan ambang batas biaya yang mana tidak terlalu memberatkan orang tua peserta didik terhadap sekolah swasta besar. Sementara bagi sekolah swasta kecil yang masih melakukan pelayanan Pendidikan walau jumlah muridnya sedikit, pemerintah harus menyediakan bantuan anggaran. Oleh karena itu aturan Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 yang menekan banyak sekolah swasta kecil haruslah dievaluasi Kembali,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).

Ridha mengungkapkan, upaya pengendalian biaya ini juga perlu diikuti dengan peningkatan yang signifikan dalam investasi di bidang pendidikan publik, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan sumber daya di semua sekolah publik.

“Hal ini akan membantu menjembatani kesenjangan dalam kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil,” ucap bakal calon legislatif DPR melalui daerah pemilihan Jakarta ini.

Selain itu, lanjut Ridha, pemerintah harus harus memprioritaskan penyediaan pendidikan yang gratis dan dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi atau lokasi geografis. Hal ini berarti mengatasi akar penyebab kesenjangan pendidikan dan memberikan dukungan yang memadai kepada sekolah-sekolah di daerah yang kurang terlayani, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

“Terakhir, kami mengadvokasi pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Orang tua, guru, dan anggota masyarakat harus memiliki suara dalam membentuk kebijakan pendidikan, termasuk proses penerimaan siswa baru, untuk memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas,” jelas dia.