Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 Bakal Digelar Lima Kali, Simak Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan aturan pelaksanaan debat bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023, debat pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024 akan digelar sebanyak lima kali. Rinciannya, tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),khusus untuk format rincian 5 (lima) kali dapat dilakukan perubahan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan DPR," demikian bunyi Pasal 50 dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dikutip Selasa (8/8/2023).

Dalam Pasal 50 itu juga disebutkan bahwa capres dan cawapres yang mengikuti debat wajib hadir dan dilarang mendelegasikan ke orang lain.

"Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang tidak mengikuti debat Pasangan Calon karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat," demikian bunyi Pasal 50 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

Sedangkan capres-cawapres yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU sebelum pelaksanaan debat.

"Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) KPU berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi ketentuan 5 (lima) kali debat Pasangan Calon," demikian bunyi Pasal 50 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

2 dari 3 halaman

Aturan Penyiaran hingga Materi Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024

art/Ilustrasi Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo (Liputan6.com/Ayu Alia Zahra/Abdillah)

Selain itu, KPU juga mengatur tentang penyiaran, moderator, peserta, dan materi debat capres-cawapres pada Pemilu 2024. Hal ini tertuang dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

Pasal 51

Penyelenggaraan debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disiarkan langsung secara nasional oleh media massa elektronik melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye Pemilu.

Pasal 52

Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye Pemilu tingkat nasional masing-masing Pasangan Calon.
Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.

Pasal 53

KPU dapat mengundang peserta dalam jumlah terbatas dalam pelaksanaan debat Pasangan Calon.
KPU memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal KPU memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwujudan prinsip aksesibel dalam penyelenggaraan Kampanye Pemilu.

Pasal 54

Materi Debat Pasangan Calon merupakan visi nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: a.melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b.memajukan kesejahteraan umum; c.mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d.ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi debat calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden mengacu pada materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2).

3 dari 3 halaman

Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024

KPU Gelar Simulasi Pemilu 2024 — Petugas memasukkan surat suara saat simulasi Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Simulasi digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pemilihan Umum (Pemilu) kembali akan digelar pada 2024 mendatang. Berbeda dari sebelumnya, Pemilu 2024 kini digelar serentak, bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif, presiden-wakil presiden, dan kepala daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pemungutan suara Pemilu legislatif dan Pemilu presiden, pada Rabu 14 Februari 2024. Sedangkan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024. Penetapan itu telah dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022.

Selain pemungutan suara, ada tahapan-tahapan penting lain selama Pemilu 2024. Dikutip dari situs KPU, berikut ini adalah informasi tentang tahapan Pemilu 2024 mendatang berdasarkan PKPU No.3 Tahun 2022:

Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024

Perencanaan Program dan Anggaran: 14 Juni 2022 - 14 Juni 2024
Penyusunan Peraturan KPU: 14 Juni 2022 - 14 Desember 2023
Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih: 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023
Pendafatran dan Verifikasi Peserta Pemilu: 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022
Penetapan Peserta Pemilu: 14 Desember 2022 - 14 Februari 2022
Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan: 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023
Pencalonan anggota DPD: 6 Desember 2022 - 25 November 2023
Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota: 24 April 2023 - 25 November 2023
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden: 19 Oktober 2023 - 25 November 2023
Masa Kampanye Pemilu: 28 November 2023 - 10 Februari 2024
Masa Tenang: 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024
Pemungutan dan Penghitungan Suara: 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara: 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024
Penetapan hasil Pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK)
Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD: 1 Oktober 2024
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden: 20 Oktober 2024