Sukses

Peneliti BRIN Sayangkan Tokoh Perempuan Tidak Diunggulkan di Kontestasi Pilpres

Untuk elektabilitas cawapres, angka untuk Khofifah terbilang cukup tinggi (13,50 persen). Setidaknya dia berada dalam dua besar tokoh yang difavoritkan warga Jatim setelah Menkopolhukam Mahfud MD (15 persen). Sedangkan Puan berada di peringkat bawah dengan 1,88 persen.

Liputan6.com, Jakarta - Partisipasi politik perempuan menjadi pembicaraan hangat dalam Bincang Politik Nasional dan Rilis Survei Peta Opini Publik oleh Laboratorium Ilmu Politik UMM, Kamis (10/8/2023. Peneliti BRIN Siti Zuhro yang menjadi narasumber dalam diskusi di Ruang Sidang Senat UMM itu yang memantiknya.

Itu tidak lepas dari kenyataan bahwa dalam survei yang dilakukan Laboratorium Ilmu Politik UMM, tepatnya hasil survei capres dan cawapres, dari 15 nama yang muncul hanya dua yang perempuan, yakni Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Pada kategori elektabilitas tokoh nasional untuk capres, Khofifah hanya mencatat 0,50 persen dan Puan (0,13 persen). Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih leading. Prabowo teratas dengan 37,38 persen, lalu disusul Ganjar (34,25 persen).

Namun, untuk elektabilitas cawapres, angka untuk Khofifah terbilang cukup tinggi (13,50 persen). Setidaknya dia berada dalam dua besar tokoh yang difavoritkan warga Jatim setelah Menkopolhukam Mahfud MD (15 persen). Sedangkan Puan berada di peringkat bawah dengan 1,88 persen.

Data itu mendapatkan respons dari peneliti BRIN Siti Zuhro. Dia menyayangkan partisipasi politik perempuan yang sangat kurang. Padahal, perempuan juga mempunyai potensi besar memimpin.

"Saya itu tidak suka survei, sejak 2008 tidak suka lembaga survei. Calon-calon perempuan tidak pernah diunggulkan, giliran saya dukung Puan Maharani selalu dikomentari negatif,” ujarnya. 

 

2 dari 2 halaman

Pentingnya Keterwakilan Perempuan di Politik

Namun, dia mengapresiasi survei dari Laboratorium Ilmu Politik UMM.

"Biasanya Lembaga survei itu selalu saya tanyakan, siapa founding-nya. Tapi, ini kan UMM, mereka memiliki sumber pendanaan sendiri yang kuat untuk melakukannya secara mandiri dan independen,” kata Siti Zuhro.

Terkait keterwakilan perempuan dalam politik, anggota DPRD Jatim Sri Untari menjelaskan, di PDIP sangat penting untuk memastikan perempuan mengisi tampuk kepemimpinan di daerah.

"Kami dari PDIP selalu menghormati dan menjalankan aturan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah sebesar 30 persen, bahkan dalam struktural kami wajib untuk mendelegasikan perempuan,” tuturnya.