Sukses

Bawaslu RI Antisipasi 4 Masalah Utama Jelang Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mencatat setidaknya ada empat persoalan utama yang akan dihadapi menjelang Pemilu 2024.

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mencatat setidaknya ada empat persoalan utama yang akan dihadapi menjelang Pemilu 2024. Bawaslu pun telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.

"Isu-isu tersebut berkaitan dengan netralitas ASN, politik uang yang hari ini kami luncurkan, politisasi SARA, dan kampanye di media sosial," ujar Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Latihan Bawaslu RI Ibrahim Malik Tanjung, di Bandung, Jawa Barat, seperti dilansir Antara, Minggu (13/8/2023).

Menurut dia, keempat isu tersebut harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu agar pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan lebih terbuka, jujur, dan adil.

Oleh karena itu, Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dan isu strategis sebagai upaya pencegahan yang lebih komprehensif, kreatif, atraktif, dan progresif.

Bawaslu, sambung dia, melakukan hal ini sebagai upaya mencegah potensi terjadinya pelanggaran pada tahapan kampanye yang dimulai pada November 2023.

"Bawaslu telah melakukan serangkaian penyusunan, pemetaan kerawanan, isu strategis, dan siap untuk disampaikan kepada publik," tutur Ibrahim.

Pemetaan permasalahan pemilu itu diharapkan dapat menjadi acuan bagi jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia maupun pemangku kepentingan terkait untuk mengawal tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

 

2 dari 2 halaman

Tujuan

Ibrahim menjelaskan tujuan dari pemetaan ini adalah menyampaikan informasi tentang pemetaan kerawanan praktik politik uang pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 kepada jajaran penyelenggara pemilu, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum.

"Lalu, mendapatkan masukan dari pegiat pemilu maupun akademisi tentang strategi pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 terkait dengan isu strategis politik uang," ucap Ibrahim.