Deklarasi Prabowo Capres di Museum Dilaporkan ke Bawaslu, Ini Respons Gerindra

Liputan6.com, Jakarta - Deklarasi dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto oleh Partai Golkar dan PAN berbuntut laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) oleh Relawan Ganjar Pranowo.

Merespons hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai laporan yang dilayangkan relawan Ganjar Pranowo prematur.

"Karena sampai saat ini Pak Prabowo bukan entitas capres sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemilihan umum dan peraturan komisi pemilihan umum," kata Habiburokhman, kepada wartawan, Jumat (18/8/2023).

Dia pun meyakini jika Bawaslu tidak akan memproses laporan tersebut. Sebab, dalam deklarasi itu juga tidak menyampaikan visi misi program.

"Saya yakin Bawaslu tidak bisa menindak lanjuti laporan tersebut," tegasnya.

"Waktu deklarasi itu Juga tidak ada penyampaian visi-misi program , yang ada adalah penyampaian gagasan kebangsaan secara umum dan normatif," imbuh dia.

Sementara, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengklaim tidak ada pelanggaran aturan dari kegiatan deklarasi partainya dan Golkar untuk gabung koalisi Prabowo Subianto di Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok), Menteng, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu.

"PAN menilai tidak ada pelanggaran atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, atas acara dukungan resmi PAN dan Golkar ke Pak Prabowo sebagai Calon Presiden di tempat lokasi museum proklamasi," kata Viva.

Dia mengatakan acara itu legal formal dan memiliki izin. Viva menjelaskan penggunaan museum sebagai tempat deklarasi untuk mengingatkan spirit kemerdekaan sebagaimana termaktub di Pembukaan UUD 1945.

"Bahwa pemilu presiden bukan hanya sebatas mekanisme dan prosedur demokrasi formal, melainkan sebagai tanggung jawab untuk merealisasikan kedaulatan rakyat di dalam kekuasaan politik," ujarnya.