Sukses

Giring: Kita Deklarasi Nggak Dianggap, tapi DPP PSI Didatangi Orang Besar Satu Indonesia Heboh

Giring menyampaikan, PSI harus menjadi trendsetter. Namun, kata dia ada harga mahal yang harus dibayar atas idealisme dan tampil beda yang coba dipegang teguh partainya itu.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha mengutip pesan yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bahwa PSI harus jadi partai yang memiliki diferensiasi dan tak ikut-ikutan partai politik lain.

"PSI harus memiliki diferensiasi, setuju bro and sist," kata Giring di acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2023).

Giring menyampaikan, PSI harus menjadi trendsetter. Namun, kata dia ada harga mahal yang harus dibayar atas idealisme dan tampil beda yang coba dipegang teguh partainya itu.

"Contoh paling simpel, paling simpel kita berkoar-koar mengawal kasus mega korupsi Rp 10 triliun BTS nggak dianggap, kita bersuara keras soal RUU Perampasan Aset harus segera disahkan, nggak dianggap," kata Giring.

Bahkan PSI, kata dia, tidak dianggap saat hendak deklarasi Ganjar Pranowo. Namun, kata dia satu Indonesia menjadi heboh ketika Bacapres Gerindra Prabowo Subianto menyambangi DPP PSI.

"Kita ngomong keras-keras nggak dianggap, kita deklarasi nggak dianggap juga. Tiba-tiba DPP rumah besar kita didatangi oleh orang besar satu Indonesia heboh bro and sist," ujar dia.

2 dari 2 halaman

Singgung Verifikasi Parpol

Lebih lanjut, Giring menyinggung soal verifikasi parpol peserta Pemilu 2024. Dia mengklaim partai asuhannya itu dipersulit saat proses verifikasi.

"Bro and sist saya mau tanya, tolong angkat tangannya. Siapa bro and sist di sini pejuang verifikasi? Kalian adalah saksi mata, saksi telinga, saksi rasa bagaimana kita dipersulit untuk mendapatkan tiket Pemilu 2024. Jad salut untuk kalian semua," kata dia.

Dia menyebut, partainya terus dihadang dan jegal. Dia menilai, hal itu menjadi bukti karena PSI menjadi satu-satunya parpol yang keras memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"Mungkin kita ini dipersulit karena terlalu keras mengawal kasus BTS kali ya atau kita satu-satunya partai yang memperjuangkan RUU Perampasan Aset maka kita terus dijegal, dihadang-hadang," ujarnya.