Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan isi pertemuanya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/8/2023) kemarin. Dia mengakui berbincang soal politik dengan Jokowi dalam pertemuan tersebut.
"Biasa ngobrol sama teman, udah lama enggak jumpa," kata Surya Paloh kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta, Kamis malam.
Baca Juga
"Ada (pembicaraan politik). Bagaimana suasana, keadaan politik? Kita bersyukur, suasana tenang," tambahnya.
Advertisement
Dia lalu ditanya apakah pembahasan politik itu mengenai duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024 mendatang. Dia hanya menjawab berbagai macam hal dibahas dalam pertemuan itu.
"Bermacam-macam soal kita bahas bersama, dalam suasana yang mungkin, beberapa lama udah enggak ketemu, suasana hangat ya," ucap Surya Paloh.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh disebut telah menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Cawapres Anies Baswedan.
Kabar ini diungkapkan Partai Demokrat. Menurutnya, penetapan Cak Imin sebagai Cawapres Anies dilakukan sepihak tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS. Partai Demokrat dipaksa menerima duet Anies-Cak Imin.
Partai Demokrat mengaku mendapatkan informasi dari tim Anies Baswedan, Sudirman Said. Sudirman menyampaikan Anies telah menyetujui kerja sama politik NasDem dan PKB. Koalisi NasDem PKB mengusung pasangan Anies-Cak Imin.
"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan in dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8).
Anies Membenarkan Dirinya Dipasangkan dengan Cak Imin
Demokrat mengkonfirmasi kabar tersebut kepada Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membenarkan. Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan itu.
"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. la mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat "dipaksa" menerima keputusan itu (fait accompli)," ujar Riefky.
Demokrat langsung menggelar rapat Majelis Tinggi untuk mengambil keputusan selanjutnya.
"Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," jelas Riefky.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Merdeka.com
Advertisement