Sukses

Nasdem: PBNU Tak Bisa Larang Kadernya Berpartai dan Dukung Paslon di Pilpres 2024

Menurut Gus Choi, terhadap Cak Imin pun seharusnya tidak memberikan sentimen negatif. Terlebih, dia merupakan sosok pemuda dari Nahdlatul Ulama dan memang kental dengan organisasi Islam tersebut.

Liputan6.com, Jakarta - Partai Nasdem mengatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tak bisa melarang kadernya untuk berpartisipasi dalam berpolitik. 

Sebab menurut Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendy Choirie dalam NU ada istilah NU struktural dan NU kultural. Di mana jika termasuk dalam NY kultural maka diperbolehkan mendukung partai politik atau ikut dalam koalisi capres-cawapres.

"Warga Nahdyin itu diperbolehkan khittoh, artinya seluruh warganya boleh mendukung parpol apapun, ikut koalisi capres cawapres siapapun, itu boleh. Dengan pedoman politik warga NU antara lain berorientasi kepada kemaslahatan dan dilakukan dengan akhlakul kharimah,” tutur Gus Choi di Nasdem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Hal ini untuk merespon sikap PBNU yang dinilai menyasar ke bakal calon wakil presiden (bacawapres) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, lantaran tampil sebagai representatif warga Nahdliyin.

Atas dasar itu, kata Gus Choi, PBNU sebagai organisasi struktural tentu tidak dapat melarang masyarakat NU untuk berpolitik dan memilih arah dukungan dalam Pilpres 2023.

“Jadi PBNU tidak bisa melarang kadernya untuk berpartai, untuk mendukung siapa saja,” jelas dia.

Menurut Gus Choi, terhadap Cak Imin pun seharusnya tidak memberikan sentimen negatif. Terlebih, dia merupakan sosok pemuda dari Nahdlatul Ulama dan memang kental dengan organisasi Islam tersebut.

“Termasuk Cak Imin tidak boleh dicemooh, apalagi dia pemimpin partainya yang dilahirkan dari rahim NU,” Gus Choi menandaskan.

2 dari 2 halaman

Ketum PBNU Gus Yahya Minta Capres-Cawapres Tak Mengatasnamakan NU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf meminta bakal calon presiden dan calon wakil presiden tak mengatasnamakan Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Presiden 2024.

“Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon mengatasnamakan (NU), kredibilitasnya atas nama perilakunya sendiri-sendiri, bukan atas nama NU,” ujar Gus Yahya, sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan secara struktural, NU maupun kiai-kiai NU juga tidak akan memberikan dukungan kepada calon tertentu.

“Kalau ada klaim, kiai-kiai NU merestui, itu sama sekali tidak betul. Selama ini tidak ada pembicaraan terkait calon presiden atau wakil presiden,” katanya, dikutip Antara.

Kalaupun ada warga NU yang ingin mencalonkan diri, Gus Yahya mempersilakan untuk bisa berjuang lewat partai politik, bukan lewat NU.

“Orang tahu NU ini punya warga banyak sekali. Survei Alvara 52,9 persen populasi muslim Indonesia mengaku NU,” jelas Gus Yahya.

Menurutnya, warga NU sangat cerdas sehingga tidak bisa lagi ditarik-tarik untuk memenuhi ambisi calon tertentu.

“Pola pikir NU ini dulu dianggap kayak kebo (kerbau). Ini menghina sekali, padahal warga NU ini sudah cerdas, mereka sudah bisa menilai orang. Kami tidak mau NU ini dicocok-cocok hidungnya dibawa ke sana ke mari,” tambahnya.

Gus Yahya juga memastikan bahwa keputusan Muktamar NU, sebagai lembaga tidak akan ikut dukung mendukung dan juga tidak akan jadi kompetitor dalam politik.