PDIP Siap Ikuti Aturan KPU Jika Pendaftaran Capres-Cawapres Dimajukan

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan akan mengikuti seluruh tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. PDIP tak masalah apabila KPU memajukan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dari 19 Oktober 2023 menjadi 10 Oktober 2023.

"Pada dasarnya PDI Perjuangan mengikuti seluruh tahapan yang ditetapkan oleh KPU RI. Kalau KPU menetapakan pendaftaran misalnya tanggal 10 (Oktober) ya kami akan mengikuti pendaftaran dari tanggal 10 sampai tanggal 16 tersebut," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dikutip dari siaran persnya, Sabtu (9/9/2023).

Dia juga menegaskan, partainya sangat taat terhadap asas yang berlaku soal aturan pendaftatan capres dan cawapres. Hasto mengatakan PDIP selalu memegang etika politik.

Dia juga menyinggung soal kerja sama yang dibangun tidak pernah saling mengkhianati.

"Ketika kami bekerja sama kami tidak pernah meninggalkan, kami tidak pernah mengkhianati. Itu yang dilakukan PDIP," tegas Hasto.

Seperti diketahui, saat ini dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jadwal pendaftaran capres cawapres ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2023.

Di aturan sebelumnya, PKPU 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pendaftaran capres cawapres dibuka pada 19 Oktober 2023.

Ketentuan baru itu tertuang dalam Pasal 276 ayat (1) UU 7/2023 yang menyebut kampanye pilpres dimulai 15 hari setelah penetapan paslon.

Pengaturan tersebut berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Dalam UU 7/2017 kampanye diatur mulai 3 hari setelah penetapan paslon.

Apabila kampanye pemilu tetap akan dilakukan pada 75 hari sebelum hari pemungutan suara, atau tepatnya 28 November 2023 sebagaimana diatur dalam PKPU 3/2022, maka paslon harus sudah ditetapkan pada 13 November 2023.

Berbeda dengan pengaturan sebelumnya di mana calon tetap pilpres baru akan ditetapkan pada 25 November 2023.