Draf PKPU: Penghitungan Suara Pemilu Bisa Dilakukan 2 Panel

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat draf Peraturan KPU (PKPU) terbaru yang salah satunya isinya adalah perhitungan suara Pemilu 2024 dapat dilakukan dengan 2 panel. 

Pada pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan penghitungan suara dapat dilakukan dengan dua panel A dan B. Panel A untuk Pilpres, Pemilu anggota DPD. Panel B untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten kota.

Untuk menerapkan dua panel, terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki TPS. Diantaranya lokasi TPS yang memadai, sarana dan prasarana, persetujuan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan pengawas.

Berikut isi pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 dalam draf PKPU tersebut:

Pasal 45

(1) Penghitungan Suara dapat dilakukan dengan metode 2 panel, yaitu:

a. Panel A mencakup Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu anggota DPD; dan

b. Panel B mencakup Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Penghitungan Suara dengan metode 2 (dua) panel dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

c. Lokasi TPS cukup memadai untuk dilaksanakan Penghitungan Suara dengan metode 2 panel;

a. Sarana dan prasarana yang tersedia memadai.

b. Disetujui oleh KPPS, Saksi dan Pengawas TPS yang hadir.

(3) Komposisi petugas KPPS pada setiap panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. Panel A terdiri dari ketua KPPS dan 2 (dua) anggota KPPS lainnya; dan

b. Panel B terdiri dari 4 (empat) anggota KPPS lain yang tidak bertugas pada panel A.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat draft Peraturan KPU (PKPU) yang berisi memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres 2024. 

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan, alasan adanya PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tersebut. Diketahui, semula pendaftaran capres pada 29 Oktober-25 November 2023 dan akan berubah menjadi 10 Oktober- 16 Oktober 2023.

Menurut Hasyim, PKPU itu merujuk UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 1/2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Dengan pemerintah menerbitkan Perppu Pemilu dan kini Undang-Undang, Hasyim menyebut kini aturan soal masa kampanye dimulai pun berubah.

"Terdapat pengaturan Pasal 276 UU 7/2023 yang sesungguhnya mengatur tentang kampanye, namun tentu saja berdampak terhadap perubahan jadwal masa tahapan pencalonan karena pengaturan tersebut mengatur start kampanye dengan patokan penetapan DCT," imbuhnya.